Pasal 12

(1) Menteri dan pimpinan satuan kerja tugas pembantuan dan/atau pusat melakukan pembinaan atas pelaksanaan Bantuan Pemerintah secara berkala. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, reviu, pemantauan, dan evaluasi. (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri wajib MENETAPKAN norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan Bantuan Pemerintah. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpadu dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah.