Peraturan Menteri Nomor 40-permen-kp-2016 Tahun 2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, yang selanjutnya disebut SKPT, merupakan pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan.

(1) Dalam rangka pembangunan SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan penugasan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pembangunan SKPT di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap,

perikanan budidaya, dan/atau penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan SKPT yang menjadi lingkup penugasannya. (3) Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebagai penanggung jawab di:

1. Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
2. Talaud, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; dan
3. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. b. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, sebagai penanggung jawab di:
4. Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
6. Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku; dan
7. Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. c. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, sebagai penanggung jawab di:
8. Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Kota Sabang, Provinsi Aceh; dan
10. Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. d. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sebagai penanggung jawab di:
11. Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua; dan
12. Biak, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.

Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pimpinan Unit Kerja Eselon I: a. menyusun dan MENETAPKAN perencanaan kegiatan dan anggaran pembangunan SKPT secara terintegrasi; b. memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT; c. melaksanakan kegiatan pembangunan SKPT; d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis antarunit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Pemerintah Daerah/Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT; e. memantau pelaksanaan pembangunan SKPT agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan; f. melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan SKPT secara berkala setiap bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan; dan g. menyerahkan hasil pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat, pemerintah daerah, Pengelola SKPT, dan/atau institusi lain yang ditunjuk.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri MENETAPKAN Kelompok Kerja Pelaksana Pembangunan SKPT.

(1) Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pimpinan Unit Kerja Eselon I menunjuk Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebagai ketua pelaksana pembangunan kawasan. (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai pelaksana di SKPT Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara; b. Direktur Jasa Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai pelaksana di SKPT Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; c. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai pelaksana di SKPT Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat; d. Direktur Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana di SKPT Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau; e. Direktur Pelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana di SKPT Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua; f. Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana di SKPT Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku; g. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagai pelaksana di SKPT Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; h. Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai pelaksana di SKPT Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur; i. Direktur Pakan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai pelaksana di SKPT Kota Sabang, Provinsi Aceh; j. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai pelaksana di SKPT Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

k. Direktur Sistem Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana di SKPT Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua; dan l. Direktur Pengembangan Investasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana di SKPT Biak, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. (3) Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun rencana aksi pembangunan SKPT secara terintegrasi; b. melaksanakan operasional kegiatan pembangunan SKPT; c. melakukan koordinasi dan konsultasi teknis antarunit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lintas Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/ Pemerintah Daerah/Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPT; d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan SKPT; e. melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan SKPT secara berkala setiap bulan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); f. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; g. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa; h. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; i. melaksanakan kegiatan swakelola; j. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya; k. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

l. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; m. membuat dan menandatangani SPP; n. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; o. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; p. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan q. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Unit Kerja Eselon II dapat melibatkan Tenaga Ahli.

(1) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dibentuk pada masing-masing lokasi SKPT. (2) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi teknis pengelolaan SKPT. (3) Pengelola SKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan SKPT dibebankan kepada anggaran unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangan di Jakarta pada tanggal 8 November 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA