Pasal 2

(1) Dalam rangka pembangunan SKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan penugasan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pembangunan SKPT di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap,

perikanan budidaya, dan/atau penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. (2) Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan SKPT yang menjadi lingkup penugasannya. (3) Pimpinan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sebagai penanggung jawab di:

1. Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;
2. Talaud, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara; dan
3. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. b. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, sebagai penanggung jawab di:
4. Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
6. Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku; dan
7. Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. c. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, sebagai penanggung jawab di:
8. Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Kota Sabang, Provinsi Aceh; dan
10. Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. d. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, sebagai penanggung jawab di:
11. Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua; dan
12. Biak, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua.