Pasal 9

(1) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan memperhatikan Rencana Pemanfaatan HLN. (2) Penyusunan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan: a. tujuan dan prinsip penerimaan HLN yang Direncanakan; b. tugas dan fungsi Kementerian; dan c. program prioritas Kementerian yang tercantum dalam rencana strategis.