Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENKKP Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan...

Pasal 27

(1) Dalam rangka Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Menteri mengumumkan:
a. sebaran lokasi prioritas; dan b. volume Hasil Sedimentasi di Laut,
yang termuat dalam dokumen perencanaan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik yang dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak penetapan dokumen perencanaan. (3) Sebaran lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
a. peta lokasi prioritas dengan tingkat kedalaman data paling kecil skala 1:50.000 yang digambarkan sesuai kebutuhan pembersihan dan pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
b. nama geografis teluk, selat, dan/atau laut; dan
c. daftar koordinat. (4) Volume Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat jumlah potensi volume material Hasil Sedimentasi di Laut pada lokasi prioritas. (5) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Menteri. (6) Permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai proposal dan rencana kerja umum yang memuat:
a. tujuan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
b. mitra kerja;

c. lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang menunjukkan letak perairan berupa nama perairan dan titik koordinat geografis;
d. kondisi fisik, kimia, dan biologi perairan;
e. volume Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
f. waktu Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
g. metode dan sarana Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut; h. pernyataan kesanggupan penyelesaian persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. data peralatan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang memuat jumlah, kepemilikan, dan spesifikasi teknis; j. rencana pengelolaan dampak fisik, kimia, biologi, dan sosial; k. kelayakan finansial;
l. proyeksi nilai manfaat yang akan diberikan kepada pemerintah;
m. keterangan riwayat pengalaman dalam melakukan usaha Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut secara bertanggung jawab; dan
n. dokumen permohonan persetujuan KKPRL. (7) Volume Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dengan ketentuan: a. pemenuhan kebutuhan dalam negeri sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a; dan/atau b. pemenuhan kebutuhan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b paling sedikit 50.000.000 m3 (lima puluh juta meter kubik). (8) Metode dan sarana Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g berupa kapal isap harus melampirkan: a. dokumen kapal; b. dokumen kepemilikan atau keagenan kapal; c. masa kontrak atau sewa kapal; d. spesifikasi kapal; e. crew list; dan f. sertifikat keselamatan kapal. (9) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi kriteria:
a. bergerak di bidang Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut yang meliputi pembersihan

dan pemanfaatan dengan teknik khusus, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualan Hasil Sedimentasi di Laut yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan;
b. badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang memiliki rencana pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Pelaku Usaha ke Masyarakat di lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
c. menggunakan peralatan untuk melakukan Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa peralatan pendukung dengan teknologi khusus;
d. memiliki kemampuan modal, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai kapasitas pekerjaan; dan
e. tidak memiliki riwayat pelanggaran Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan. (10) Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diutamakan yang telah memiliki:
a. kerja sama dengan pihak yang akan melakukan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut;
b. dana tanggung jawab sosial perusahaan ke Masyarakat; dan
c. dana penjaminan untuk pemulihan fungsi ekosistem pesisir dan laut melalui mekanisme bank garansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) Permohonan Izin Pemanfaatan Pasir Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

  1. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

Œ

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN

I. Gambaran Umum Lokasi Pembersihan dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut pada lokasi prioritas.

II. Data dan Informasi Lokasi Pembersihan dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut: a. hasil studi literatur; b. hasil survei lapangan; dan/atau c. hasil konsultasi publik atau diskusi terpumpun.

III. Hasil Analisis a. jenis mineral, berupa:

  1. deskripsi jenis mineral;
  2. gambaran persentase nilai ekonomi tiap jenis mineral dari volume Hasil Sedimentasi di Laut. b. volume Hasil Sedimentasi di Laut, berupa:
  3. volume pembersihan;
  4. volume pemanfaatan; c. prakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan, berupa:
  5. morfologi pesisir; garis pantai (laju perubahan karena angkutan sedimen menyusur pantai, laju perubahan karena angkutan sedimen tegak lurus pantai);
  6. kualitas biologi perairan berupa kelimpahan plankton: … (sel/100 ml)
  7. kualitas fisika perairan: a) kecerahan

: … (m) b) kekeruhan/turbiditas : … (ntu) c) total suspended solid : … (mg/L) d) temperatur

: … (0C) e) keberadaan lapisan minyak: … (ada/tidak) 4. kualitas kimia perairan: a) keasaman

: … (pH) b) salinitas

: … (ppt) c) Biological Oxygen Demand : … (mg/L) d) Dissolved Oxygen

: … (mg/L) 5. Ekosistem: a) Mangrove: (1) jenis (Avicennia/Rhizophora/Sonneratia/Bruguiera/Nypa); (2) persentase tutupan mangrove sesuai SNI 7717-2020 tentang Spesifikasi Informasi Geospasial Mangrove dengan tutupan tajuk mangrove lebat > 70%, mangrove sedang 30-70%, dan mangrove jarang <30%; (3) luas mangrove : … ha

b) lamun: (1) jenis
(Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, Cymodocea serrulata, Haludole pinifolia, Halodule uninervis, Halophila decipiens, Halophila ovalis, Halophila minor, Halophila spinulosa, Syringodium iseotifolium, dan Thalassodendron ciliatum); (2) persentase persentase penutupan padang lamun kaya /sehat (60%), kurang kaya/kurang sehat (30-59,9%), miskin (<29,9%); (3) luas lamun … ha c) terumbu karang: (1) jenis
(Acropora suharsonoi, Euphyllia baliensis, Indophyllia macassarensis, Isopora togianensis); (2) Persentase tutupan karang hidup Buruk (0-24,9%), sedang (25-49,9%), baik sekali (>75%); (3) luas terumbu karang … ha d. upaya untuk Pengendalian Hasil Sedimentasi di Laut, berupa:

  1. waktu pembersihan pasir laut dan lumpur; dan
  2. sarana pembersihan pasir laut dan lumpur. e. rencana pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut, berupa:
  3. lokasi tujuan pemanfaatan pasir laut untuk pemenuhan dalam negeri dan permintaan luar negeri; dan
  4. gambaran waktu pelaksanaan pemanfaatan pasir laut. f. rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, berupa:
  5. lokasi pesisir dan pulau yang mengalami abarasi dan/atau kerusakan ekosistem; dan
  6. gambaran waktu yang dibutuhkan untuk rehabilitasi pesisir dan pulau kecil yang mengalami abrasi dan/atau kerusakan ekosistem.

IV. Peta Sebaran Lokasi atau Klaster Lokasi Pembersihan dan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut dengan kriteria: a. menggunakan sistem koordinat lintang dan bujur; b. proyeksi WGS-84 (World Geodetic System); c. tingkat ketelitian paling kecil skala 1:50.000; d. toponimi; dan e. lokasi potensi Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa lokasi kegiatan reklamasi sesuai dengan izin pelaksanaan reklamasi yang diterbitkan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IA PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR TAHUN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT

CONTOH PENGHITUNGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MATERIAL HASIL SEDIMENTASI DI LAUT BERUPA PASIR LAUT UNTUK DALAM NEGERI

A. Diketahui Kebutuhan material hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut untuk dalam negeri berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sebesar 250.000.000 m3.

B. Total Volume yang diajukan dalam permohonan oleh pelaku usaha Terdapat 5 (lima) perusahaan yaitu PT. A, PT. B, PT. C, PT. D, dan PT. E yang mengajukan permohonan pasir laut kepada Menteri dengan rincian volume yang dimohonkan sebagai berikut:

No. Perusahaan Volume yang diajukan (m3) Volume yang diajukan untuk kebutuhan Dalam Negeri Volume yang diajukan untuk kebutuhan Luar Negeri PT. A 50.000.000 10.000.000 40.000.000 PT. B 100.000.000 40.000.000 60.000.000 PT. C 50.000.000 5.000.000 45.000.000 PT. D 70.000.000 10.000.000 60.000.000 PT. E 50.000.000 0 50.000.000

Total 320.000.000 65.000.000

Dikarenakan kebutuhan dalam negeri sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang menetapkan kebutuhan dalam negeri material hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut adalah 250.000.000 m3 maka terdapat kekurangan kebutuhan dalam negeri = 250.000.000 – 65.000.000 =185.000.000.

C. Pembagian Pemenuhan Kebutuhan material Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut untuk dalam negeri kepada setiap Pelaku Usaha:

Penghitungan pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan yang dapat diekspor diberikan secara proporsional dengan cara sebagai berikut: a) Diketahui kebutuhan dalam negeri: 250.000.000 m3; b) Diketahui ada 5 pelaku usaha yang mengajukan permohonan dengan dengan total volume 320.000.000 m3; c) Simulasi pembagian kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri:

𝑃𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑛𝑒𝑔𝑒𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑘𝑢 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎= 𝑎 𝑏× 𝑐 Keterangan: a = volume total Izin Pemanfaatan Pasir Laut yang diberikan kepada setiap Pelaku Usaha b = volume total Izin Pemanfaatan Pasir Laut yang diberikan kepada semua Pelaku Usaha c = total volume pasir laut kebutuhan dalam negeri.

Contoh hitungan pembagian kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri setiap pelaku usaha:

PT A mengajukan permohonan volume sebesar 50.000.000 m3 dengan rincian :

  • 10.000.000 m3 untuk kebutuhan dalam negeri
  • 40.000.000 m3 untuk kebutuhan luar negeri

Total volume yang diajukan oleh seluruh pelaku usaha = 320.000.000 m3 Total volume kebutuhan dalam negeri sesuai Kepmen KP = 250.000.000 m3

Kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri oleh PT A =

50.000.000

X 250.000.000 = 39.062.500

320.000.000

Dikarenakan volume untuk kebutuhan dalam negeri yang diajukan oleh PT A adalah 10.000.000 m3 sedangkan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri adalah 39.062.500 m3 maka PT A harus menambah kuota dalam negeri sebesar
39.062.500 m3 – 10.000.000 m3 = 29.062.500

PT A mendapat kuota ekspor = 40.000.000 – 29.062.500 = 10.937.500

Kewajiban pemenuhan dalam negeri masing-masing Perusahaan sebagai berikut:

Perusahaan Volume yang dimohonkan (m3) Kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (m3) PT. A 50.000.000 39.062.500 PT. B 100.000.000 78.125.000 PT. C 50.000.000 39.062.500 PT. D 70.000.000 54.687.500 PT. E 50.000.000 39.062.500 Total 320.000.000 250.000.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

← Pasal 25 Lihat Peraturan Lengkap