Pasal 8

(1) Pemerintah, gubernur, bupati/wali kota, dan Setiap Orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a wajib melakukan pencegahan Pencemaran Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya. (2) Kegiatan dan/atau usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan wisata: a. bahari; b. sungai; c. danau; d. waduk; dan e. genangan air lainnya. (3) Kegiatan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas jasa: a. akomodasi wisata; b. makanan dan minuman; c. mangrove; d. marina; e. Usaha Wisata Tirta; dan f. transportasi wisata.