PERMENKKP
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2022 tentang ADVOKASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN...
Pasal 3
BAB 3 — PEMBERI ADVOKASI HUKUM DAN PENERIMA ADVOKASI HUKUM
(1) Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh pemberi Advokasi Hukum. (2) Pemberi Advokasi Hukum berupa Bantuan Hukum terdiri atas: a. Unit Hukum Sekretariat Jenderal; dan/atau b. Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan. (3) Pemberi Advokasi Hukum berupa Pembinaan Hukum terdiri atas: a. Unit Hukum Sekretariat Jenderal; b. Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Inspektorat Jenderal/Sekretariat Badan; c. aparat pengawasan intern pemerintah Kementerian; dan/atau d. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian.