Pasal 15

(1) Usulan Hibah BMN DK/TP berupa tanah dan/atau bangunan dari
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, harus disertai dengan data pendukung berupa: a. rincian barang yang akan dihibahkan, termasuk bukti kepemilikan, tahun perolehan, luas, nilai buku, kondisi dan lokasi; b. surat pernyataan tanggung jawab penuh mutlak tak bersyarat dari Pengguna Barang atas kebenaran materiil mengenai BMN DK/TP;
c. data calon penerima Hibah; d. surat pernyataan kesediaan menghibahkan BMN DK/TP dari Pengguna Barang; dan e. surat pernyataan kesediaan menerima Hibah BMN DK/TP dari Pemerintah Daerah dan/atau berita acara serah terima, dalam hal BMN DK/TP sudah diserahoperasikan kepada Pemerintah Daerah. (2) Dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak ada, maka dapat digantikan dengan bukti lainnya seperti dokumen kontrak, akte/perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. (3) Surat Pernyataan kesediaan menerima Hibah BMN DK/TP dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa. 6. Ketentuan Pasal 16 diubah dengan menambahkan satu ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id 2013, No.897