Pasal 13
BAB 3 — PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH PUSAT, PRAJURIT TENTARA NASIONAL
(1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM gaji atau tunjangan, susulan gaji atau tunjangan, dan selisih kekurangan gaji atau tunjangan ketiga belas kepada KPPN. (2) SPM gaji atau tunjangan, susulan gaji atau tunjangan, dan selisih kekurangan gaji atau tunjangan ketiga belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM Gaji Lainnya. (3) Bagi satuan kerja yang permintaan pembayaran gajinya telah menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP)/Belanja Pegawai POLRI (BPP)/Daftar Pembayaran Penghasilan (DPP), pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi GPP/BPP/DPP. (4) SPM gaji atau tunjangan, susulan gaji atau tunjangan, dan selisih kekurangan gaji atau tunjangan ketiga belas masing-masing dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji atau tunjangan bulanan.
