Pasal 9

(1) Kepala Daerah menyusun usulan DAK Fisik dengan mengacu pada surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Penyusunan usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. kesesuaian usulan kegiatan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah; b. sinkronisasi usulan kegiatan antarbidang; c. skala prioritas kegiatan per bidang/subbidang; d. target output kegiatan yang akan dicapai, termasuk untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum; e. lokasi pelaksanaan kegiatan; f. satuan biaya masing-masing kegiatan; dan g. tingkat penyerapan dana dan capaian output DAK dan/atau DAK Fisik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.