Pasal 8

(1) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik harus MENETAPKAN Maklumat Pelayanan sebelum menerapkan Standar Pelayanan. (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan Pelayanan Publik sesuai dengan Standar Pelayanan;

b. pernyataan memberikan Pelayanan Publik sesuai dengan keharusan dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan c. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila Pelayanan Publik yang diberikan tidak sesuai standar, sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik. (4) Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipublikasikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Standar Pelayanan ditetapkan. (5) Maklumat Pelayanan harus dilakukan penandatanganan ulang apabila terjadi pergantian pimpinan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik.