Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Tarif layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada pengguna layanan.

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. tarif layanan utama; dan b. tarif layanan penunjang.

(1) Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. tarif tiket masuk; dan b. tarif pameran. (2) Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penetapan tarif layanan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal mempertimbangkan: a. jenis pengguna; b. daya beli masyarakat; c. minat; d. kebutuhan operasional; e. tipe dan fasilitas unit; f. tarif kompetitor; g. tingkat okupansi; dan/atau h. jenis kegiatan.

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas tarif: a. penggunaan lahan, ruangan, gedung, bangunan, sarana kesenian, sarana olahraga, dan wisata edukatif; b. penggunaan peralatan dan mesin; c. laboratorium dan studio; d. penggunaan sarana transportasi; e. pemanfaatan benda koleksi; f. replikasi, reproduksi, restorasi, dan konservasi; g. otoritas validasi, autentikasi, dan penaksiran nilai; h. pertunjukan dan pemanduan; i. penelitian, pendidikan, pelatihan, lokakarya, seminar, dan konsultasi; j. percetakan, penerbitan, pendokumentasian, dan penyiaran; k. perpustakaan; l. kekayaan intelektual; dan m. penjualan produk lainnya.

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, bangunan, sarana kesenian, sarana olahraga, dan wisata edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan durasi/jangka waktu

pemakaian, pemilihan waktu, fasilitas, instruktur/tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Tarif penggunaan laboratorium dan studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan minimal bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli dengan memperhatikan fasilitas dan/atau durasi/jangka waktu pemakaian.

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan minimal bahan bakar, penyusutan alat transportasi, jumlah dan jenis alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Tarif pemanfaatan benda koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan minimal jenis pengguna, jenis kegiatan, durasi/jangka waktu pemanfaatan, perawatan, nilai historis, nilai seni, taksiran nilai, dan/atau tenaga kerja.

Tarif replikasi, reproduksi, restorasi, dan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, tarif otoritas validasi, autentikasi, dan penaksiran nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, tarif pertunjukan dan pemanduan dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, tarif penelitian, pendidikan, pelatihan, lokakarya, seminar, dan konsultasi dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, tarif percetakan, penerbitan, pendokumentasian, dan penyiaran dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dan tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan minimal bahan habis pakai, peralatan, publikasi, dan/atau instruktur/tenaga ahli/tenaga kerja dengan memperhatikan fasilitas, kompleksitas teknologi, dan/atau harga pasar setempat.

(1) Tarif kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l memperhitungkan minimal nilai ekonomis, nilai moral, nilai historis, nilai sosial, dan nilai budaya. (2) Pemanfaatan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l dilakukan berdasarkan: a. persetujuan tertulis dari Kepala Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; atau b. kontrak kerja sama antara Kepala Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna layanan.

(1) Tarif penjualan produk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m ditetapkan sebesar harga pokok produksi ditambah margin atau sebesar harga pasar. (2) Harga pokok produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menghasilkan produk.

Terhadap pengguna layanan yang merupakan warga negara asing dikenakan tarif layanan paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(1) Terhadap pengguna layanan tertentu dan/atau kegiatan tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pengguna layanan tertentu dan/atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengguna layanan penyandang disabilitas; b. pengguna layanan tamu negara; c. pengguna layanan yatim piatu; d. pengguna layanan lanjut usia; e. pengguna layanan dari masyarakat kurang mampu secara ekonomi; f. kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; g. kegiatan regional, nasional, internasional, dan kenegaraan yang tidak bersifat komersial; h. kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya; dan/atau i. pengguna layanan atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

(1) Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat memberikan tarif layanan dalam bentuk paket dan/atau kombinasi beberapa layanan. (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan lebih rendah dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan oleh Kepala Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat memberikan layanan barang dan/atau jasa di bidang pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat.

Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan barang dan/atau jasa di bidang pendidikan dan kebudayaan.

(1) Tarif layanan atas barang dan/atau jasa di bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan tarif layanan untuk pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Museum dan Cagar Budaya dengan pihak lain. (2) Penyusunan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perjanjian dan/atau kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna layanan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dan/atau kontrak kerja sama.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum Nasional pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 612), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2024...

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ѽ

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж