Peraturan Menteri Nomor 36-pmk-02-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.02/2011 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012

Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), Menteri Keuangan dapat menyetujui Standar Biaya Masukan lainnya berdasarkan usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/Lembaga;

b. tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan/atau

c. daerah terpencil/daerah perbatasan/pulau terluar.

2. Angka 6 mengenai Honorarium Peneliti, angka 7 mengenai Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/Sosialisasi/ Diseminasi, angka mengenai Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/Diseminasi, dan angka 24 mengenai Satuan Biaya Uang Saku Paket Fullboard di Luar Kota, dan Uang Saku Paket Fullboard serta Fullday/Halfday sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 diubah sehingga menjadi sebagai berikut: (dalam rupiah) NO URAIAN SATUAN BIAYA TA (1) (2) (3) (4) HONORARIUM PENELITI

6.1
Peneliti Utama
(Maksimum 4 jam/hari) OJ

60.000

6.2 Peneliti Madya
(Maksimum 4 jam/hari) OJ 50.000

6.3 Peneliti Muda
(Maksimum 4 jam/hari) OJ 40.000

6.4 Peneliti Pertama
(Maksimum 4 jam/hari) OJ 35.000

6.5 Pembantu Peneliti
(Maksimum 4 jam/hari) OJ

20.000

6.6 Koordinator Peneliti OB 420.000

6.7 Sekretariat Penelitian OB 300.000

6.8
Pengolah Data Penelitian 1.540.000

6.9 Petugas Survei Orang/ responden 8.000

6.10 Pembantu Lapangan OJ 80.000

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286 NO URAIAN SATUAN BIAYA TA (1) (2) (3) (4)

HONORARIUM NARASUMBER SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)/KEGIATAN SEJENIS

7.1 Narasumber/Pembahas :

a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan OJ 1.500.000 b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan OJ 1.300.000 c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan OJ 900.000

d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan OJ 800.000

7.2 Moderator OJ 600.000 HONORARIUM PANITIA SEMINAR/ RAKOR/SOSIALISASI/DISEMINASI /FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)/KEGIATAN SEJENIS

8.1 Penanggung Jawab
8.2 Ketua/Wakil ketua 8.3 Sekretaris 8.4 Anggota OK OK OK OK 400.000 350.000 300.000 300.000

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286

24. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA, UANG SAKU PAKET FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA (dalam rupiah)

NO PROPINSI SATUAN UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DI LUAR KOTA UANG SAKU PAKET FULLBOARD DI DALAM KOTA UANG SAKU PAKET FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA GOL I/II GOL III GOL IV GOL I/II GOL III GOL IV GOL I/II GOL III GOL IV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. ACEH OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 2. SUMATERA
UTARA OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 3. R I A U OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 4. KEPULAUAN
RIAU OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 5. J A M B I OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 6. SUMATERA
BARAT OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 7. SUMATERA
SELATAN OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 8. LAMPUNG OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 9. BENGKULU OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 10. BANGKA
BELITUNG OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 11. B A N T E N OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 12. JAWA BARAT OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 13. D.K.I.
JAKARTA OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 14. JAWA BARAT OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 15. D.K.I.
JAKARTA OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 16. JAWA
TENGAH OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 17. D.I. YOGYAKARTA OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 18. JAWA TIMUR OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 19. B A L I OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 20. NUSA
TENGGARA
BARAT OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 21. NUSA
TENGGARA
TIMUR OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 22. KALIMANTAN
BARAT OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 23. KALIMANTAN
TENGAH OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 24. KALIMANTAN
SELATAN OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 25. KALIMANTAN
TIMUR OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 26. SULAWESI
UTARA OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 27. GORONTALO OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 28. SULAWESI
BARAT OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 29. SULAWESI
SELATAN OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 30. SULAWESI
TENGAH OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 31. SULAWESI
TENGGARA OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 32. MALUKU OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 33. MALUKU
UTARA OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 34. P A P U A OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000 35. IRIAN JAYA
BARAT OH 100.000 105.000 115.000 80.000 85.000 92.000 65.000 70.000 75.000

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286

3. Menambah 3 (tiga) angka dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 yakni angka 27 mengenai Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN), angka 28 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way), dan angka 29 mengenai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut:

(dalam rupiah) NO URAIAN SATUAN BIAYA TA (1) (2) (3) (4) HONORARIUM PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) 27.1 Tingkat Pengguna Barang 27.2 Tingkat Kuasa Pengguna Barang

OB
OB 400.000 300.000

28. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)
    (dalam US$) NO PERWAKILAN JAKARTA - PERWAKILAN PERWAKILAN - JAKARTA Ekonomi Bisnis Eksekutif Ekonomi Bisnis Eksekutif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
29. Abu Dhabi 1.150 2.400 2.320
    2.130
    4.220 5.330
30. Abuja 3.490 5.240 16.820
    4.550
    7.510 7.900
31. Addis Ababa 1.400 3.080 5.020
    1.800
    2.650 2.810
32. Alger 3.490 3.520 5.520
    1.220
    1.770 6.910
33. Amman 3.490 4.010 5.120
    2.160 3.610
34. Amsterdam 1.060 3.750 5.410
    3.670 6.690
35. Ankara 3.330 5.310 7.590
    1.890
    2.660 3.700
36. Antananarivo 3.450 4.010 5.500
    2.450
    4.670 4.140
37. Astana 2.430 2.720 5.640
    1.560
    3.660 6.500
38. Athena 3.820 4.830 7.430
    3.220
    3.800 6.610
39. B.S Begawan 1.020
    1.240 1.770
40. Baghdad 2.600 3.000 4.200
    2.600
    3.000 4.200
41. Baku 2.400 3.900 4.800
    2.400
    3.900 4.800
42. Bangkok 1.060 1.150 1.220
    1.600
43. Beijing 1.160 1.730 1.810
    1.010 1.530
44. Beirut 2.470 2.890 4.270
    3.100 7.860
45. Beograd 1.920 3.330 4.910
    1.370
    2.570 9.130
46. Berlin 1.220 3.360 7.300
    1.180
    3.020 6.330
47. Bern 3.720 5.880 8.330
    4.730
    5.660 12.000
48. Bogota 2.550 4.620 7.510
    3.310
    7.770 8.910
49. Brasilia 5.960 9.440 9.990
    3.200
    6.820 11.440
50. Bratislava 1.980 5.050 10.040
    4.810
    8.040 11.080
51. Brussel 4.050 4.830 5.010
    4.360
    6.500 10.220
52. Bucharest 1.510 4.350 7.840
    1.860
    3.790 8.780
53. Budapest 1.220 4.340 7.470
    2.450
    3.500 7.270
54. Buenos Aires 4.890 9.890 9.110
    3.980
    13.010 10.530
55. Cairo 2.370 1.860 5.310
    1.510
    1.960 3.770
56. Canberra 2.130 2.490 3.420
    3.480
    4.760 5.710
57. Cape Town 3.990 5.160 5.370
    3.460
    5.780 6.390
58. Caracas 3.060 6.680 10.520
    5.200
    7.060 12.920
59. Chicago 3.240 3.260 5.360
    3.520
    6.680 10.600

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286

NO PERWAKILAN JAKARTA - PERWAKILAN PERWAKILAN - JAKARTA Ekonomi Bisnis Eksekutif Ekonomi Bisnis Eksekutif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 32. Colombo 1.240
1.690
2.170
1.150 1.810
33. Dakar 5.460
7.610
21.710
3.990
9.270 10.180
34. Damascus 3.170
3.120
4.120
2.420
3.030 4.420
35. Dar Es Salaam 7.460
7.930
4.150
2.330
2.610 3.060
36. Darwin 3.780
3.390
1.730
3.440
3.170 3.260 37. Davao City 1.140 1.430 1.650 1.020 1.290 1.620 38. Den Haag 3.820
4.930
7.080
2.790
5.100 8.860
39. Dhaka 1.530
2.280
5.920
1.660
2.100 2.230
40. Dili 3.690
3.800
3.930
1.500
2.600 3.000
41. Doha 2.140
2.390
4.500
1.190
2.730 3.060
42. Dubai 2.140
2.490
3.670
1.570
1.890 2.920
43. Frankfurt 3.820
4.980
6.070
3.560
6.150 8.950
44. Guangzhou 1.100
1.390
1.110
1.630 2.040
45. Hamburg 1.470
5.010
7.210
2.210
5.650 9.580
46. Hanoi 1.340
3.050
1.220 1.300
47. Harare 5.520
5.240
7.180
2.840
4.050 5.170
48. Havana 3.500
5.600
7.100
3.500
5.600 7.100
49. Helsinki 2.530
4.930
7.180
2.610
4.580 8.800
50. Ho Chi Minh 1.160
1.010
51. Hongkong 1.410
1.630
1.700 2.120
52. Houston 3.030
4.040
8.530
3.620
6.860 8.180
53. Islamabad 3.940
3.450
5.680
2.130
2.740 3.200
54. Jeddah 2.490
2.890
4.460
1.630
2.270 3.050
55. Jenewa 1.450
4.950
7.060
2.170
6.630 10.370
56. Johor Bahru 57. Kaboul 2.360
2.930
4.380
1.430
3.290 2.110
58. Karachi 2.080
2.470
2.980
1.190
1.400 1.900
59. Khartoum 2.400
3.100
4.600
2.400
3.100 4.600
60. Kopenhagen 3.870
4.910
7.020
1.700
3.530 6.720
61. Kota Kinabalu 1.050
1.260
62. Kuala Lumpur 63. Kuching 1.020
1.190
64. Kuwait 2.060
2.510
2.570
1.800
2.130 2.920
65. Kyiv 1.240
3.750
8.500
2.030
3.640 6.720
66. Lima 3.290
5.560
10.000
3.430
6.600 13.560
67. Lisabon 1.190
3.500
7.410
2.590
6.660 10.220
68. London 3.350
5.100
7.290
1.640
4.770 9.010
69. Los Angeles 1.320
2.660
4.340
2.420
3.690 7.210
70. Madrid 3.970
4.860
7.410
2.120
4.420 8.440
71. Manama 2.030
3.070
3.450
2.050
2.050 2.680
72. Manila 1.240
1.750
1.200 1.380
73. Maputo 3.560
6.300
8.610
3.300
4.520 6.410
74. Marseille 1.110
5.230
7.300
3.370
6.020 11.190
75. Melbourne 2.300
3.180
3.170
4.330 6.230
76. Mexico City 1.950
3.420
9.690
3.970
6.720 10.290
77. Moskow 2.310
4.890
7.710
3.930
4.900 6.470
78. Mumbay 1.870
2.350
1.120
1.640 1.920
79. Muscat 1.980
2.450
3.580
2.060
3.110 3.830
80. Nairobi 3.270
4.000
6.140
2.060
3.130 4.190
81. New Delhi 1.870
2.360
1.120
1.610 1.920
82. New York 1.700
3.020
4.640
2.480
5.680 9.260
83. Noumea 3.120
6.890
6.990
2.310
5.230 5.460
84. Osaka 1.540
2.040
2.620
2.730
3.400 4.670
85. Oslo 4.110
5.030
7.180
3.320
4.580 8.500
86. Ottawa 1.710
3.480
5.570
4.820
7.020 10.620
87. Panama City 2.600
4.050
7.910
4.020
7.740 10.390
88. Paramaribo 6.360
11.760
12.540
10.440
11.990 12.280
89. Paris 1.050
3.290
7.630
2.670
5.940 10.890
90. Penang 1.000
91. Perth 1.100
3.650
2.360
3.980 4.470

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286 NO PERWAKILAN JAKARTA - PERWAKILAN PERWAKILAN - JAKARTA Ekonomi Bisnis Eksekutif Ekonomi Bisnis Eksekutif (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 92. Phnom Penh 1.130
1.120
1.320
1.900 2.070
93. Port Moresby 3.890
4.350
4.500
3.330
6.340 6.500
94. Praha 2.480
3.500
4.860
2.120
4.580 10.610
95. Pretoria 3.540
4.250
5.370
2.900
4.350 5.350
96. Pyongyang 1.500
1.800
2.300
1.500
1.800 2.300
97. Quito 2.670
4.970
8.070
5.430
8.260 11.970
98. Rabat 4.320
5.180
8.020
5.050
7.990 13.030
99. Riyadh 2.690
2.450
2.750
1.890
2.380 3.490
100. Roma 1.440
3.370
5.340
2.020
3.750 9.690
101. San Francisco 1.240
2.660
4.130
3.110
4.830 8.420
102. Sana'a 2.340
3.060
3.910
1.510
1.850 2.280
103. Santiago 6.600
8.040
9.630
3.520
5.050 5.880
104. Sarajevo 4.060
4.590
7.630
3.700
6.130 8.710
105. Seoul 1.280
1.280
2.310
1.310 1.650
106. Singapura 107. Sofia 1.930
4.490
8.210
1.740
4.930 7.460
108. Songkhla 1.200
1.200
109. Stockholm 2.180
4.860
6.970
1.810
5.280 8.460
110. Suva 2.250
3.380
5.410
1.590
3.320 3.670
111. Sydney 1.840
2.280
2.680
3.510
4.690 6.200
112. Tashkent 2.620
3.970
1.080
4.260 1.620
113. Tawau 1.160
1.000
114. Teheran 2.200
3.100
4.000
2.200
3.100 4.000
115. Tokyo 1.070
1.570
2.140
1.580
2.230 2.520
116. Toronto 1.970
3.390
7.270
1.990
7.740 5.810
117. Tripoli 2.580
3.230
4.800
2.460
3.870 12.050
118. Tunis 1.210
3.520
4.890
1.680
2.370 8.800
119. VanCouver 1.670
2.420
3.090
1.810
3.800 4.190
120. Vanimo 2.200
3.700
5.200
2.200
3.700 5.200
121. Vatican 1.440
3.370
5.340
1.890
3.750 4.480
122. Vientiane 1.250
1.380
1.170
1.500
123. Warsawa 1.190
4.400
6.690
1.480
10.190 7.610
124. Washington 1.480
3.330
5.410
2.960
7.500 7.500
125. Wellington 2.650
3.120
4.100
1.620
5.160 4.910
126. Wina 2.410
3.370
6.550
2.320
9.670 6.900
127. Windhoek 1.610
13.410
6.700
3.440
6.320 4.460
128. Yangoon 1.100
1.100
129. Zagreb 1.980
3.790
6.560
1.910
6.890 5.870

29. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (dalam rupiah) NO PROVINSI SATUAN PEJABAT NEGARA PEJABAT ESELON I/II PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III GOLONGAN I/II (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
30. ACEH OH 4.420.000 1.300.000 1.080.000 410.000 340.000
31. SUMATERA UTARA OH 4.960.000 1.000.000 650.000 470.000 310.000
32. R I A U OH 3.450.000 960.000 720.000 450.000 380.000
33. KEPULAUAN RIAU OH 3.410.000 930.000 650.000 380.000 280.000
34. J A M B I OH 4.000.000 1.030.000 560.000 370.000 290.000
35. SUMATERA BARAT OH 4.240.000 1.030.000 800.000 460.000 280.000
36. SUMATERA
    SELATAN OH 4.500.000 1.000.000 550.000 400.000 280.000
37. LAMPUNG OH 3.300.000 960.000 770.000 340.000 320.000
38. BENGKULU OH 1.300.000 790.000 580.000 570.000 510.000
39. BANGKA
    BELITUNG OH 2.000.000 1.030.000 500.000 410.000 300.000
40. B A N T E N OH 3.250.000 1.430.000 920.000 450.000 320.000
41. JAWA BARAT OH 3.250.000 1.470.000 830.000 460.000 390.000
42. D.K.I. JAKARTA OH 8.720.000 1.000.000 650.000 610.000 400.000
43. JAWA TENGAH OH 4.050.000 1.210.000 750.000 450.000 350.000
44. D.I. YOGYAKARTA OH 4.620.000 1.040.000 670.000 520.000 320.000

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286 NO PROVINSI SATUAN PEJABAT NEGARA PEJABAT ESELON I/II PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III GOLONGAN I/II (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 16. JAWA TIMUR OH 4.400.000 960.000 640.000 390.000 280.000 17. B A L I
OH 4.510.000 1.810.000 1.100.000 820.000 550.000 18. NUSA TENGGARA
BARAT OH 3.050.000 1.000.000 550.000 540.000 360.000 19. NUSA TENGGARA
TIMUR OH 3.000.000 1.000.000 610.000 470.000 400.000 20. KALIMANTAN
BARAT OH 2.400.000 1.130.000 740.000 430.000 300.000 21. KALIMANTAN
TENGAH OH 3.000.000 1.350.000 750.000 400.000 340.000 22. KALIMANTAN
SELATAN OH 4.250.000 1.420.000 770.000 500.000 350.000 23. KALIMANTAN
TIMUR OH 4.000.000 1.230.000 750.000 550.000 450.000 24. SULAWESI UTARA OH 3.200.000 1.240.000 640.000 500.000 290.000 25. GORONTALO OH 1.320.000 1.010.000 910.000 410.000 240.000 26. SULAWESI BARAT OH 1.260.000 1.030.000 910.000 400.000 360.000 27. SULAWESI
SELATAN OH 4.820.000 1.000.000 800.000 420.000 330.000 28. SULAWESI
TENGAH OH 2.030.000 1.040.000 510.000 400.000 330.000 29. SULAWESI
TENGGARA OH 1.850.000 1.070.000 620.000 450.000 420.000 30. MALUKU OH 3.000.000 1.030.000 680.000 390.000 280.000 31. MALUKU UTARA OH 3.110.000 1.300.000 600.000 420.000 380.000 32. P A P U A OH 2.850.000 1.050.000 720.000 460.000 380.000 33. IRIAN JAYA
BARAT OH 4.500.000 1.060.000 900.000 400.000 370.000

4. Angka 2 mengenai Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP, angka mengenai Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/ Sosialisasi/Diseminasi, angka 8 mengenai Honorarium Panitia Seminar/Sosialisasi/ Diseminasi, angka 23 mengenai Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri, angka 24 mengenai Uang Saku Paket Fullboard di Luar Kota dan Uang Saku Paket Fullboard serta Fullday/Halfday di Dalam Kota, dan angka 25 mengenai Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

5. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa/Unit Layananan Pengadaan (ULP)

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa/ULP Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh pengguna/kuasa pengguna barang/jasa menjadi panitia pengadaan barang/jasa untuk www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286 melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang. 7. Honorarium Narasumber Seminar/Rakor/ Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion (FGD)/Kegiatan Sejenis Honorarium narasumber diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat.
Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan:
a) berasal dari luar unit eselon I penyelenggara; b) berasal dari unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari unit eselon I lainnya/masyarakat. Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber. 8. Honorarium Panitia Seminar/Rakor/Sosialisasi/ Diseminasi/Focus Group Discussion (FGD)/ Kegiatan Sejenis

Honorarium dapat diberikan kepada pegawai negeri yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/Focus Group Discussion (FGD)/kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari unit eselon I lainnya/masyarakat. 23. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

a. Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, dan uang saku.

b. Selama melakukan perjalanan dinas, pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri), pejabat Eselon I dan pejabat Eselon II dapat diberi uang representasi per hari

masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), dan Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

c. Pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota
lembaga tinggi negara, menteri serta setingkat menteri) yang melakukan perjalanan dinas dapat diberi fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan (termasuk sopir dan bahan bakar) sesuai dengan peruntukannya dan diberikan secara at cost. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286 24. Satuan Biaya Uang Harian Paket Fullboard Di Luar Kota, Uang Saku Paket Fullboard serta Fullday/Halfday Di Dalam Kota

Uang harian paket fullboard di luar kota merupakan uang saku yang diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard di luar kota.

Uang saku paket fullboard dan fullday/halfday di dalam kota diberikan kepada peserta kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan paket fullboard dan fullday/halfday di dalam kota.
Catatan: Dalam rangka perencanaan penganggaran, bagi peserta yang karena faktor transportasi memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. 25. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

Uang harian dapat digunakan uang saku, transpor lokal, uang makan, dan uang penginapan.
Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:

a. Golongan A : menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh/kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286

b. Golongan A : menteri, ketua, wakil ketua dan anggota lembaga negara, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh/kepala perwakilan dan pejabat negara lainnya yang setara, termasuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dan pimpinan lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pejabat eselon I.

c. Golongan B : duta besar, pejabat eselon II, pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas, perwira tinggi TNI/Polri, utusan khusus presiden (special envoy) dan pejabat lainnya yang setara.

d. Golongan C : pegawai negeri sipil Gol. III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/Polri yang setara.

e. Golongan D : pegawai negeri sipil sampai dengan golongan dan anggota TNI/Polri selain dimaksud pada huruf b dan huruf c.

Besaran uang harian bagi negara akreditasi yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan. Contoh :
Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.

5. Menambah 3 (tiga) angka dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011, yakni angka 27 mengenai Satuan Biaya Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN), angka 28 mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way), dan angka 29 mengenai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sehingga berbunyi sebagai berikut:

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286

Satuan Biaya Honorarium Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN diberikan kepada pejabat/pegawai di lingkungan pengguna barang dan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus/penyimpan barang berdasarkan surat keputusan pengguna barang. Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan BMN paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna barang. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri (One Way) Satuan biaya tiket perjalanan dinas pindah luar negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara perjalanan dinas pindah dan diberikan untuk satu kali jalan (one way). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Satuan biaya ini diberikan kepada pejabat negara/pegawai negeri dan keluarga yang sah berdasarkan surat keputusan pindah dari Kementerian Luar Negeri yang digunakan untuk melaksanakan perintah pindah dari perwakilan RI di luar negeri atau sebaliknya.
Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Pindah Luar Negeri:

1. Klasifikasi First diberikan untuk Golongan A;
2. Klasifikasi Bussines diberikan untuk Golongan B; atau
3. Klasifikasi Published diberikan untuk Golongan C dan D; Catatan: Yang dimaksud dengan keluarga yang sah adalah: a. isteri/suami yang sah menurut ketentuan Undang- Undang Perkawinan; b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286 yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

29. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA-K/L sesuai denganperuntukannya. Satuan biaya perjalanan dinas untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan, kepada seluruh peserta dialokasikan biaya penginapan sesuai dengan tarif tertinggi peserta dalam rombongan berkenaan. Dalam pelaksanaannya mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah.

6. Angka 1 mengenai Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota, angka 18 mengenai Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) Untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi, dan angka mengenai Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

(dalam rupiah) NO URAIAN SATUAN BIAYA TA (1) (2) (3) (4) SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/ KOTA OK 110.000 HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)/KEGIATAN SEJENIS OJ 1.200.000

31. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP) (dalam US$) NO KOTA KELAS Eksekutif Bisnis Ekonomi (1) (2) (3) (4) (5)

AMERIKA UTARA

1. Chicago 7.189 5.488 3.587
2. Houston 7.197 5.494 3.591
3. Los Angeles 7.639 4.365 2.853
4. New York 10.049 5.742 3.753
5. Ottawa 5.374 4.103 3.357

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286 NO KOTA KELAS Eksekutif Bisnis Ekonomi (1) (2) (3) (4) (5) 6. San Fransisco 7.419 4.240 2.771 7. Toronto 7.419 4.240 2.771 8. Vancouver 6.721 4.393 2.871 9. Washington 11.463 6.550 3.743

AMERIKA SELATAN 10. Bogota 12.348 9.426 7.713 11. Brazilia 11.966 9.134 5.970 12. Boenos Aires 11.966 9.134 5.970 13. Caracas 9.269 8.213 5.130 14. Paramaribo 11.772 8.986 7.353 15. Santiago de Chile 9.819 7.495 6.133 16. Quito 17.310 16.269 12.127

AMERIKA TENGAH

17. Mexico City 7.115 5.432 3.550
18. Havana 14.702 11.223 7.335
19. Panama City 23.291 14.389 13.570

EROPA BARAT

20. Vienna 6.225 3.864 3.357
21. Brussels 7.177 4.455 3.870
22. Marseilles 6.567 4.076 3.541
23. Paris 6.177 3.834 3.331
24. Berlin 7.342 4.557 3.959
25. Bern 8.076 5.013 4.355
26. Bonn 6.960
    4.320
    3.753
27. Hamburg 7.093
    4.403
    3.825
28. Geneva 8.035
    4.988
    4.333
29. Amsterdam 6.177
    3.834
    3.331

EROPA UTARA

30. Copenhagen 6.917 4.294 3.730
31. Helsinski 6.826 4.237 3.681
32. Stockholm 6.366 3.952 3.433
33. London 7.701 4.781 4.153
34. Oslo 7.509 4.661 4.049

EROPA SELATAN

35. Sarajevo 11.778 7.129 6.033
36. Zagreb 14.446 6.334 2.794
37. Athens 14.911 9.256 8.041
38. Lisbon 6.274 3.894 3.383
39. Madrid 6.733 4.180 3.631
40. Rome 7.141
    4.433 3.851
41. Beograd 9.921 6.158 5.350

EROPA TIMUR

42. Bratislava 6.993 4.341 3.771

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286 NO KOTA KELAS Eksekutif Bisnis Ekonomi (1) (2) (3) (4) (5) 43. Bucharest 7.627 4.734 4.113 44. Kiev 9.630 5.978 5.193 45. Moscow 9.537 5.920 5.143 46. Praque 6.400 3.972 3.451 47. Sofia 6.567 4.076 3.541 48. Warsaw 6.392 3.968 3.447

AFRIKA BARAT

49. Dakkar 12.900 9.848 8.555
50. Abuja 10.281 7.848 6.818

AFRIKA TIMUR

51. Addis Ababa 7.472 5.704 4.955
52. Nairobi 7.966 6.081 5.283
53. Antananarive 11.779 8.991 7.811
54. Dar Es Salaam 8.645 6.599 5.733
55. Harare 8.666 6.615 5.747

AFRIKA SELATAN

56. Windhoek 11.325 8.645 7.510
57. Cape Town 11.053 8.438 7.330
58. Johannesburg 11.053 8.438 7.330

AFRIKA UTARA

59. Algiers 8.610 6.593 5.710

60. Cairo 5.361 4.092 3.555

61. Khartoum 5.904 4.507 3.915

62. Rabbat 6.205 4.737 4.115

63. Tripoli 6.551 4.092 3.555

64. Tunisia 6.296 4.806 4.175 ASIA BARAT

65. Manama 6.400 5.992 4.700

66. Baghdad 5.433 4.148 3.545

67. Amman 5.433 4.148 3.545

68. Kuwait 4.767 3.639 3.110

69. Beirut 5.717 4.364 3.730

70. Doha 4.207 3.212 2.745

71. Damascus 5.096 3.890 3.325

72. Ankara 6.641 4.122 3.581

73. Abu Dhabi 4.180 3.191 2.727

74. Sanaa 5.013 3.827 3.271

75. Jeddah 4.958 3.785 3.235

76. Muscat 6.469 5.156 3.727

77. Riyadh 4.598 3.510 3.000

ASIA TENGAH

78. Tashkent 13.617 8.453 7.343
79. Astana 13.661 12.089 8.962

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286 NO KOTA KELAS Eksekutif Bisnis Ekonomi (1) (2) (3) (4) (5) ASIA TIMUR

80. Beijing 2.262 1.868 1.623
81. Hongkong 2.262 1.868 1.623
82. Osaka 2.572 2.124 1.845
83. Tokyo 2.558 2.112 1.835
84. Pyongyang 2.421 1.999 1.737
85. Seoul 2.421 1.999 1.737

ASIA SELATAN

86. Kaboul 3.386 2.585 2.209
87. Teheran 4.475 3.416 2.920
88. Colombo 1.935 1.598 1.388
89. Dhaka 1.224 1.011
90. Islamabad 2.750 2.271 1.973
91. Karachi 2.611 2.156 1.873
92. New Delhi 2.332 1.926 1.673

ASIA TENGGARA

93. Bandar Seri Bagawan
94. Bangkok 1.147
95. Davao City 1.749 1.445 1.255
96. Hanoi 1.833 1.514 1.315
97. Ho Chi Minh
98. Johor Bahru
99. Kota Kinabalu
100. Kuala Lumpur
101. Manila 1.457 1.203 1.045
102. Penang
103. Pnom Penh 1.217 1.005
104. Singapore
105. Vientiane 1.367 1.129
106. Yangon 1.468 1.212 1.053

ASIA PASIFIK

107. Canberra 2.886 2.383 2.070

108. Darwin 1.719 1.419 1.233

109. Melbourne 2.635 2.176 1.890

110. Noumea 3.843 3.174 2.757

111. Perth 2.126 1.755 1.525

112. Port Moresby 2.439 2.014 1.750

113. Sydney 2.635 2.176 1.890

114. Vanimo 3.318 2.740 2.380

115. Wellington 3.721 3.072 2.669

116. Angka 1 mengenai Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan Dalam Kota, angka 18 mengenai Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi, dan angka mengenai Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2012 Yang Berfungsi Sebagai Estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286 Nomor 84/PMK.02/2011 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

117. Satuan Biaya Uang Transpor Kegiatan dalam Kabupaten/Kota

Uang transpor dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu kabupaten/kota. Batas wilayah kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas dan/atau untuk perjalanan yang bersifat rutin.

Uang transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri atau non pegawai negeri yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama. Catatan:

a. Terhadap perjalanan untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan waktu tempuh melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang (tidak termasuk waktu transit) dapat menggunakan mekanisme perjalanan dinas dalam negeri.

b. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang mengharuskan menggunakan moda transportasi udara dan atau air maupun memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan, dapat diberikan secara at cost.

c. Dalam hal perjalanan dalam kota melebihi 8 (delapan) jam pergi pulang termasuk pelaksanaan kegiatannya maka dapat diberikan transpor dalam kota dan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Satuan Biaya Uang Perjalanan Dinas Dalam Negeri kota berkenaan dan tidak diberikan penginapan.

d. Biaya transportasi dalam kota untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya yang sejenis dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan.
18. Honorarium Narasumber (Pakar /Praktisi/Pembicara Khusus) untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi /Diseminasi/Focus Group Discussion (FGD)/ Kegiatan Sejenis www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286

Honorarium narasumber (pakar/praktisi/pembicara khusus) untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/ diseminasi/FGD/kegiatan sejenis merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya honorarium narasumber non pegawai negeri yang mempunyai keahlian tertentu/pengalaman dalam ilmu/bidang tertentu. 27. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Satuan biaya ini terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3 kali, rehat kopi dan kudapan (2 kali), ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 kali, rehat kopi dan kudapan (2 kali), ruang pertemuan (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari (minimal 5 jam). Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 kali (siang), rehat kopi dan kudapan (1 kali), Ruang Pertemuan (termasuk OHP, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).

8. Angka 28 mengenai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 dihapus.

9. Angka 28 mengenai Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dalam penjelasan standar biaya masukan tahun anggaran 2012 yang berfungsi sebagai estimasi www.djpp.depkumham.go.id 2012, No. 286 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2012 MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

*belum dalam bentuk lembaran lepas www.djpp.depkumham.go.id