Pasal 16

(1) PJPK bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tindakan yang dilakukannya berdasarkan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai peraturan

perundang-undangan dalam melakukan perencanaan dan penyiapan Pembayaran Ketersediaan Layanan, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan. (2) PJPK bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Pembayaran ketersediaan Layanan, dan melakukan pengawasan tersebut sepanjang masa berlakunya Perjanjian KPBU.