Pasal 2

SA-PPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku untuk transaksi penerusan pinjaman dengan ketentuan: a. untuk transaksi penerusan pinjaman berdasarkan NPPP yang ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2008, masih dapat menggunakan Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD); b. untuk transaksi penerusan pinjaman berdasarkan NPPP yang ditandatangani setelah Desember menggunakan Rekening Kas Umum Negara (RKUN); c. transaksi penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b mencakup transaksi pemberian pinjaman kepada BUMN, BUMD, Pemda atau pihak lain. 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: