Pasal 21

(1) Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan melakukan klaim kepada Penerbit dan Penjamin Carnet nasional dalam hal belum ada realisasi ekspor kembali setelah masa berlaku ATA Carnet berakhir. (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat pengajuan klaim dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak masa berlaku ATA Carnet berakhir. (3) Surat pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat rincian mengenai perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga. (4) Penerbit dan Penjamin Carnet nasional harus menyampaikan bukti realisasi ekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Dalam hal bukti realisasi ekspor kembali belum disampaikan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penerbit dan Penjamin Carnet nasional menyerahkan jaminan tunai sejumlah

perhitungan dalam surat pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Atas penyerahan jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penerbit dan Penjaminan Carnet nasional diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian bukti realisasi ekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menyerahkan jaminan tunai. (7) Dalam hal jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diserahkan, Kepala Kantor Pabean MENETAPKAN pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan realisasi ekspor kembali. (8) Dalam hal bukti realisasi ekspor kembali tidak disampaikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor Pabean mencairkan jaminan tunai dengan cara menyetorkan ke kas negara. (9) Surat pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.