Peraturan Menteri Nomor 225-pmk-011-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.05/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut SA-IP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan investasi pemerintah. 2. Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 3. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. 4. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. 5. Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 6. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN. 7. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN. 8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA-BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara. 9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 12. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. 13. Laporan Manajerial adalah laporan yang menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Investasi pemerintah. 14. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 15. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi berdasarkan harga perolehan. 16. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi awal sebesar harga perolehan, kemudian nilai Investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal Investasi. 17. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi yang kepemilikannya akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. 18. Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu Investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen. 19. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 20. Nilai Tercatat adalah nilai buku Investasi yang dihitung dari biaya perolehan suatu Investasi atau setelah ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. 21. Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi. 22. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka pelaksanaan SA-IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dibentuk unit akuntansi yang terdiri dari: a. UAPBUN; dan b. UAKPA-BUN. (2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bertindak sebagai UAPBUN. (3) UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 c. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; d. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran; e. Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal; f. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; g. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir; h. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
i. Unit lain yang ditetapkan sebagai UAKPA-BUN oleh UAP-BUN. (4) Pejabat yang membawahi UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan anggaran Investasi pada unitnya; dan b. pelaporan kepada UAPBUN. (5) Untuk melaksanakan pelaporan kepada UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, UAKPA-BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran Investasi. (6) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirinci lebih lanjut dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah. 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya. (2) Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. harga transaksi Investasi; dan b. biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi tersebut. (3) Dihapus. (4) Dihapus. 4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320

(1) Investasi Non-Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Investasi Non-Permanen lainnya yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dicatat sebesar biaya perolehannya. (2) Dihapus. (3) Investasi Non-Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. (4) Investasi Non-Permanen dalam bentuk penanaman modal dalam proyek pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yang dapat dialihkan ke pihak ketiga dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. 5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 8A, sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal biaya perolehan Investasi Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diketahui karena tidak diperoleh bukti transaksi pertukaran atau pembelian, pengukuran Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk Nilai Pasar menggunakan Nilai Wajar berupa Nilai Pasar. (2) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga pasar pada bursa efek pada saat dilakukan penutupan. (3) Dalam hal biaya perolehan Investasi Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Investasi Non Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diketahui karena tidak diperoleh bukti transaksi pertukaran atau pembelian, pengukuran Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen yang tidak memiliki pasar aktif dapat menggunakan Nilai Nominal, Nilai Tercatat atau Nilai Wajar lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320

(4) Penentuan Nilai Wajar untuk Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen yang tidak memiliki pasar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui estimasi berdasar pada harga aktiva sejenis. (5) Dalam hal KPA tidak dapat menentukan Nilai Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan penentuan Nilai Wajar melalui jasa penilaian. 6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1) Hasil investasi berupa bunga obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diakui sebagai pendapatan hasil investasi dan dicatat oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah. (2) Hasil investasi berupa pendapatan atas penyaluran dana bergulir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diakui sebagai pendapatan pengelolaan dana bergulir dan dicatat pada Entitas Akuntansi Kementerian Negara/Lembaga. (3) Dalam hal satker BLU pengelola dana bergulir dihentikan operasinya, hasil investasi berupa pendapatan atas penyaluran dana bergulir diakui dan dicatat oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah sebagai pendapatan hasil investasi. 7. Huruf C.3.c dalam Bab II mengenai Akuntansi Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah diubah sehingga menjadi sebagai berikut: c. Pendapatan dan Pengelolaan Dana Bergulir Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. i. Pengakuan Pendapatan pengelolaan dana bergulir diakui sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara. www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 ii. Pengukuran Pendapatan pengelolaan dana bergulir dicatat sesuai dengan pendekatan akuntansi pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana membukukan jumlah penerimaan kotor dan tidak membukukan jumlah bersihnya setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk mendapatkan hasil investasi tersebut. iii. Penyajian Pendapatan pengelolaan dana bergulir disajikan sebagai realisasi PNBP yang tersedia pada Laporan Realisasi Anggaran dengan besaran sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang disahkan. Pendapatan yang diperoleh oleh satker BLU pengelola dana bergulir dapat dikelola secara langsung oleh satker BLU pengelola dana bergulir dan dapat digunakan untuk membiayai operasional. Penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satker di bawah Kementerian Negara/Lembaga dan wajib dilaporkan kepada KPPN selaku Kuasa BUN. Selain itu pendapatan yang diterima oleh satker BLU pengelola dana bergulir juga dapat digulirkan kembali. 8. Huruf E.2.g dalam Bab II mengenai Akuntansi Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah ditambahkan angka 3) mengenai Memo Penyesuaian sehingga berbunyi sebagai berikut: g. Reklasifikasi Investasi Pemerintah, terdiri dari: 1) Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Reklasifikasi; 2) Daftar Reklasifikasi Investasi Pemerintah; dan 3) Memo Penyesuaian. 9. Huruf F dalam Bab II mengenai Akuntansi Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: F. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Investasi Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf (h) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi.
Berkenaan dengan investasi dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diatur bahwa Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Selanjutnya, dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur bahwa Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Instansi yang bertindak selaku entitas pelaporan dan entitas akuntansi adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Batang Tubuh Peraturan Menteri ini. Jenjang pelaporan keuangan dari entitas akuntansi kepada entitas pelaporan sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut:

www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 10. Huruf A dalam Bab III mengenai Bagan Akun Standar dan Jurnal Standar Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: A. Bagan Akun Standar Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pembentukan Bagan Akun Standar ini bertujuan untuk:
1. Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama; 2. Meningkatkan kualitas informasi keuangan; dan 3. Memudahkan pengawasan keuangan. Akun (perkiraan) yang terkait dengan transaksi investasi dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1. Akun APBN dan DIPA; 2. Akun Realisasi Anggaran; dan 3. Akun Neraca. Berikut daftar kode akun sesuai kelompok: 1. Akun APBN dan DIPA. a. Kode AKUN APBN – transaksi investasi pemerintah 1) Kode akun APBN – penerimaan negara bukan pajak AKUN URAIAN AKUN

ESTIMASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Estimasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan

Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan Estimasi Pendapatan PNBP Lainnya Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Estimasi Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Estimasi Pendapatan Penjualan Sewa Beli Estimasi Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina 2) Kode akun APBN – penerimaan pembiayaan AKUN URAIAN AKUN

PEMBIAYAAN Estimasi Penerimaan Pembiayaan Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Estimasi Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320

Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh

Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non- Perbankan Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi

Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN 3) Kode akun APBN – pengeluaran pembiayaan AKUN URAIAN AKUN

Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional Appropriasi Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional

Appropriasi Penyertaan Modal Lainnya Appropriasi Penyertaan Modal Lainnya Appropriasi Penyertaan Modal Lainnya Appropriasi Penyertaan Modal Pemerintah SMF

Appropriasi Dukungan Infrastruktur Appropriasi Dukungan Infrastruktur Appropriasi Dukungan Infrastruktur

Appropriasi Investasi Pemerintah Appropriasi Investasi Pemerintah Appropriasi Investasi Pemerintah

b. Kode AKUN DIPA - transaksi investasi pemerintah 1) Kode akun DIPA – penerimaan negara bukan pajak AKUN URAIAN AKUN

ESTIMASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH YANG DIALOKASIKAN www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 Estimasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan Estimasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN yang dialokasikan Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan yang dialokasikan Estimasi Pendapatan Laba BUMN Perbankan yang dialokasikan Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan yang dialokasikan Estimasi Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan yang dialokasikan

Estimasi Pendapatan PNBP Lainnya yang dialokasikan Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN yang dialokasikan Estimasi Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan yang dialokasikan Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin yang dialokasikan Estimasi Pendapatan Penjualan Sewa Beli yang dialokasikan Estimasi Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina yang dialokasikan 2) Kode akun DIPA – penerimaan pembiayaan AKUN URAIAN AKUN PEMBIAYAAN Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri yang dialokasikan www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri yang dialokasikan
Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan yang dialokasikan

Estimasi Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang dialokasikan Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi yang dialokasikan Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi yang dialokasikan

Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium yang dialokasikan Estimasi Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh yang dialokasikan Estimasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non- Perbankan yang dialokasikan Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi yang dialokasikan Estimasi Penerimaan Hasil Privatisasi yang dialokasikan

Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang dialokasikan Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang dialokasikan Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang dialokasikan Estimasi Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN yang dialokasikan

www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 3) Kode akun DIPA – pengeluaran pembiayaan AKUN URAIAN AKUN

Allotment Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Allotment Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Allotment Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Allotment Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional Allotment Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional Allotment Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional

Allotment Penyertaan Modal Lainnya Allotment Penyertaan Modal Lainnya Allotment Penyertaan Modal Lainnya Allotment Penyertaan Modal Pemerintah SMF

Allotment Dukungan Infrastruktur Allotment Dukungan Infrastruktur Allotment Dukungan Infrastruktur Allotment Investasi Pemerintah Allotment Investasi Pemerintah www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 Allotment Investasi Pemerintah 2. Akun Realisasi Anggaran. a. Pendapatan AKUN URAIAN AKUN

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Pendapatan Laba BUMN Perbankan Pendapatan Laba BUMN Perbankan Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan

Pendapatan PNBP Lainnya Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan Sewa Beli Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina b. Pembiayaan AKUN URAIAN AKUN

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Dana Investasi Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Dana Moratorium Penerimaan Pembiayaan dari Dana Eks Moratorium Pokok untuk Cadangan Aceh Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non- Perbankan Penerimaan Hasil Privatisasi Penerimaan Hasil Privatisasi

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi Penerimaan Hasil Penjualan /Penyelesaian Aset eks BPPN

Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional

Penyertaan Modal Lainnya Penyertaan Modal Lainnya Penyertaan Modal Lainnya Penyertaan Modal Pemerintah SMF

Dukungan Infrastruktur Dukungan Infrastruktur Dukungan Infrastruktur Investasi Pemerintah Investasi Pemerintah Investasi Pemerintah 3. Akun Neraca AKUN URAIAN AKUN Bagian Lancar Investasi Permanen Bagian Lancar Investasi Permanen Bagian Lancar Investasi Permanen INVESTASI JANGKA PANJANG INVESTASI NON PERMANEN REKENING DANA INVESTASI/

REKENING www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 PEMBANGUNAN DAERAH REKENING DANA INVESTASI/ REKENING PEMBANGUNAN DAERAH Rekening Dana Investasi Rekening Pembangunan Daerah

Dana Restrukturisasi Perbankan Dana Restrukturisasi Perbankan Dana Restrukturisasi Perbankan

Dana Bergulir Program Kemitraan (PK) Program Kemitraan (PK)

Dana Bergulir Kementerian Negara/ Lembaga Dana Bergulir Kementerian Negara/ Lembaga

Dana Bergulir Lainnya Dana Bergulir Lainnya

Investasi dalam Obligasi Investasi dalam Obligasi Investasi dalam Obligasi

Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 Pembangunan Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan

Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Non Permanen Lainnya Investasi Non Permanen Lainnya 11. Huruf C dalam Bab IV mengenai Mekanisme Pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: C. Sistem dan Prosedur Akuntansi Investasi Pemerintah C.1. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah pada BUMN dan Non BUMN a. Penambahan PMN yang bersumber dari pengeluaran anggaran dari Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03).

www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320

PELAPORAN Tk. UAKPA DJKN SELAKU UAP BUN PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH PENCAIRAN DIPA BA 999.03 PPK menyusun dan mengajukan SPP SP2D SP2D PP SPM membuat SPM Mengajukan SPM ke KPPN
KPPN
menerbitkan SP2D Verifikasi dan Input Dokumen Sumber Rekonsiliasi data dengan KPPN
Cetak laporan, Neraca, LRA dan buat CaLK • Reviu oleh APIP Kemen BUMN untuk Kemen BUMN • Reviu oleh APIP Kemen Keuangan untuk Dit. KND Cetak laporan setelah reviu LK Investasi Tk. UAKPA Proses penggabungan seluruh laporan keuangan Tk UAKPA Rekonsiliasi dengan BUMN penerima PMN Cetak LaporanNeraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak Laporan setelah direviu Laporan
Keuangan Investasi
Pemerintah Tingkat UAP BUN LK Investasi Tk. UAKPA KEMEN BUMN/DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (DIT.KND) SELAKU UAKPA BUN www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 b. Penambahan PMN yang bersumber dari Barang Milik
Negara/Proyek-proyek yang dibiayai APBN

DJKN SELAKU UAP BUN PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH Proses penggabung an seluruh laporan keuangan Tk UAKPA Rekonsiliasi dengan BUMN Cetak Laporan, neraca, LRA Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak Laporan setelah Laporan
Keuangan Investasi
Pemerintah Tingkat UAP BUN LK Investasi Tk. UAKPA DIT KND SELAKU UAKPA BUN * PELAPORAN Tk. UAKPA BUN
Verifikasi dan Merekam Dokumen Sumber Melalui Jurnal Rekonsiliasi dengan BUMN penerima PMN Cetak Laporan, Neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak
Laporan setelah direviu LK Investasi Tk. UAKPA PP Penambahan PMN/Rekap transaksi penambahan
PMN dari BMN/Memo Penyesuaian Keterangan:

• Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 c. Penambahan PMN yang bersumber dari Konversi Piutang Negara

PP Penambahan PMN DJKN SELAKU UAP BUN PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH Proses penggabungan seluruh laporan keuangan Tk UAKPA Rekonsiliasi dengan BUMN penerima PMN Cetak Laporan, Neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak Laporan setelah direviu Laporan
Keuangan Investasi
Pemerintah Tingkat UAP BUN LK Investasi Tk. UAKPA

DIT SMI DJPBN UNIT YANG MENDUKUNG DATA

DIT KND, DJKN SELAKU
UAKPA BUN PELAPORAN TINGKAT UAKPA BUN Buat rekapitulasi transaksi penambahan PMN Rekap transaksi konversi piutang menjadi PMN Verifikasi dan merekam dokumen sumber SPM/SP2D Pengesahan Rekonsiliasi dengan
Dit SMI DJPBN
Cetak Laporan Neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak
Laporan setelah direviu LK Investasi Tk. UAKPA

PP Penambahan PMN dituangkan dalam APBN dan DIPA/ Surat Persetujuan Konversi Piutang

Rekap transaksi konversi piutang menjadi PMN www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 d. Penambahan PMN yang berasal dari konversi Piutang Pokok Dividen

DJKN SELAKU UAP BUN PELAPORAN INVESTASI Proses penggabungan seluruh laporan keuangan Tk UAKPA Rekonsiliasi dengan BUMN penerima PMN Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak Laporan setelah direviu Laporan
Keuangan Investasi
Pemerintah Tingkat UAP BUN LK Investasi Tk. UAKPA DIT. PNBP - DJA UNIT YANG MENDUKUNG DATA DIT. KND SELAKU UAKPA BUN PELAPORAN TINGKAT UAKPA BUN Buat rekapitulasi transaksi penambahan PMN Rekap transaksi konversi piutang menjadi PMN • PP Penambahan PMN dituangkan APBN/DIPA atau • Surat Persetujuan Konversi Piutang Rekap transaksi konversi piutang menjadi PMN Mengajukan SPM ke KPPN Verifikasi dan merekam dokumen sumber Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak
Laporan setelah direviu LK Investasi Tk. UAKPA SPM SP2D KPPN menerbitkan SP2D Rekonsiliasi data dengan KPPN www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 e. Penambahan PMN yang berasal dari Aset Negara Lainnya

PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH Proses penggabungan seluruh laporan keuangan Tk UAKPA Rekonsiliasi dengan BUMN penerima PMN Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak Laporan setelah direviu Laporan
Keuangan Investasi
Pemerintah Tingkat UAP BUN LK Investasi Tk. UAKPA PELAPORAN TINGKAT UAKPA BUN ⃰ PELAKSANAAN Buat rekapitulasi transaksi penambahan PMN Verifikasi dan merekam dokumen sumber Melalui Jurnal Neraca Rekap transaksi penambahan
PMN Rekonsiliasi dengan BUMN penerima PMN Cetak Laporan Neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak
Laporan setelah direviu LK Investasi Tk. UAKPA Rekap transaksi penambahan PMN Penetapan barang temuan,tegahan, harta karun menjadi aset negara PP Penetapan Aset negara Lainnya menjadi PMN Memo Penyesuaian Keterangan:

• Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 f. Penambahan PMN yang berasal dari Kapitalisasi Cadangan BUMN

RISALAH RUPS DJKN SELAKU UAP BUN PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH KEMENTERIAN BUMN UNIT YANG MENSUPPORT DATA DIT KND SELAKU UAKPA BUN * PELAPORAN TINGKAT UAKPA BUN Proses penggabungan seluruh laporan keuangan Tk Rekonsiliasi dengan BUMN penerima PMN Cetak Laporan, neraca LRA Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak Laporan setelah direviu Laporan
Keuangan Investasi
Pemerintah Tingkat UAP LK Investasi Tk. UAKPA Verifikasi dan merekam dokumen sumber Melalui Jurnal Neraca Rekonsiliasi dengan BUMN penerima PMN Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak
Laporan setelah direviu LK Investasi Tk. UAKPA Rekap transaksi penambahan PMN RISALAH RUPS Buat rekapitulasi transaksi penambahan Rekap transaksi penambahan
PMN Memo Penyesuaian Keterangan:

• Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 g. Penambahan PMN yang berasal dari revaluasi aset dan agio saham

DJKN SELAKU UAP BUN PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH Proses penggabungan seluruh laporan keuangan Tk Rekonsiliasi dengan BUMN penerima PMN Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak Laporan setelah direviu Laporan
Keuangan Investasi
Pemerintah Tingkat UAP LK Investasi Tk. UAKPA KEMENTERIAN BUMN UNIT YANG MENSUPPORT DATA DIT. KND SELAKU UAKPA BUN * PELAPORAN TINGKAT UAKPA BUN RISALAH RUPS Buat rekapitulasi transaksi penambahan PMN Rekap transaksi penambahan
PMN Verifikasi dan Merekam Dokumen Sumber Melalui Jurnal Neraca Rekonsiliasi dengan BUMN penerima PMN Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak
Laporan setelah direviu LK Investasi Tk. UAKPA
Rekap transaksi penambahan PMN Memo Penyesuaian Keterangan:

• Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 h. Pengurangan PMN akibat penjualan saham milik Negara pada persero dan perseroan terbatas, akibat pengalihan aset BUMN untuk PMN pada BUMN lain atau perseroan terbatas, pendirian BUMN baru, atau dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan

RISALAH RUPS PP Pengurangan PMN DJKN SELAKU UAP BUN PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH Proses penggabungan seluruh laporan keuangan Tk UAKPA Rekonsiliasi dengan BUMN penerima PMN Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak Laporan setelah direviu Laporan
Keuangan Investasi
Pemerintah Tingkat UAP BUN LK Investasi Tk. UAKPA RISALAH RUPS/ PP Pengurangan PMN Buat rekapitulasi transaksi pengurangan PMN Rekap transaksi pengurangan PMN Verifikasi dan merekam dokumen sumber di Jurnal Neraca Rekonsiliasi dengan BUMN Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak
Laporan setelah direviu LK Investasi Tk. UAKPA
Rekap transaksi pengurangan PMN KEMENTERIAN BUMN PELAKSANAAN DIT KND SELAKU UAKPA BUN * PELAPORAN TINGKAT UAKPA BUN Memo Penyesuaian Keterangan:

• Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 i. Pengurangan PMN akibat dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan

RISALAH RUPS DJKNSELAKU UAP BUN PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH Proses penggabungan seluruh laporan keuangan Tk UAKPA Rekonsiliasi dengan BUMN penerima PMN Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak Laporan setelah direviu Laporan
Keuangan Investasi
Pemerintah Tingkat UAP BUN LK Investasi Tk. UAKPA DIT KND SELAKU UAKPA BUN * PELAPORAN TINGKAT UAKPA BUN KEMENTERIAN BUMN PELAKSANAAN RISALAH RUPS/
PP Pengurangan Buat rekapitulasi transaksi pengurangan PMN Rekap transaksi pengurangan PMN Verifikasi dan merekam dokumen sumber Melalui Jurnal Neraca Rekonsiliasi dengan BUMN
Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak
Laporan setelah direviu LK Investasi Tk. UAKPA
Rekap transaksi pengurangan PMN Memo Penyesuaian Keterangan:

• Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 C.2. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah pada Rekening Induk Dana Investasi

DJKN SELAKU UAP BUN PELAPORAN INVESTASI DIT SMI SELAKU UAKPA PENGELOLAAN DIPA BA 999.03 PPK menyusun dan mengajukan SPP PPSPM membuat SPM Dit SMI mengajukan SPM ke KPPN KPPN menerbitkan SP2D Pengelolaan Dana di RIDI PIP PENCAIRAN SP2D SP2D sebagai dokumen sumber pelaporan Verifikasi dan Merekam dokumen sumber
Rekonsiliasi dengan KPPN Cetak laporan LRA, Neraca dan menyusun CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak LK setelah reviu RIDI menerima Uang dari Rekening Kas Negara Penyaluran kepada Lembaga Penerima Proses penggabungan seluruh laporan keuangan Tk UAKPA Rekonsiliasi dengan PIP Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh
Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak
Laporan setelah direviu Laporan
Keuangan Investasi
Pemerintah Tingkat UAP BUN LK Investasi Tk. UAKPA

PELAPORAN Data Mengenai Penempatan dan Jumlah Dana Yang Dikelola LK Investasi Tk. UAKPA

www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 C.3. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional

DJKN SELAKU UAP BUN PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH Proses penggabungan seluruh laporan keuangan Tk UAKPA Rekonsiliasi dengan Lembaga Internasional Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak
Laporan setelah direviu Laporan
Keuangan Investasi
Pemerintah Tingkat UAP BUN LK Investasi Tk. UAKPA

SEKRETARIAT BKF SELAKU UAKPA BUN PELAPORAN DIPA BA 999.03 PPK menyusun dan mengajukan SPP PPSPM membuat SPM BKF mengajukan SPM ke KPPN KPPN menerbitkan SP2D PENCAIRAN

SP2D (Rek BUN) Lembaga Keuangan Internasional Menerima Dana SP2D sebagai dokumen sumber pelaporan Verifikasi dan Merekam dokumen sumber Rekonsiliasi dengan KPPN Cetak laporan LRA, Neraca dan menyusun CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak LK setelah reviu LK Investasi Tk. UAKPA

www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 C.4. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah Berupa Dana Bergulir

Proses penggabungan seluruh laporan keuangan Tk UAKPA Rekonsiliasi dengan Pengelola Dana Bergulir Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak
Laporan setelah direviu Laporan
Keuangan Investasi
Pemerintah Tingkat UAP BUN

LK Investasi Tk. UAKPA
BADAN LAYANAN UMUM SELAKU UAKPA BUN DJKN SELAKU UAP BUN PELAPORAN PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH DIPA BA 999.03 PPK menyusun dan mengajukan SPP PPSPM membuat SPM BLU mengajukan SPM keKPPN KPPN menerbitkan SP2D PENCAIRAN SP2D (Rek BUN) BLU Pengelola Dana Bergulir Menerima Dana SP2D sebagai dokumen sumber pelaporan Verifikasi dan Merekam dokumen sumber

Rekonsiliasi dengan KPPN Cetak laporan LRA, Neraca, dan menyusun CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak LK setelah reviu LK Investasi Tk. UAKPA

www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 C.5.Sistem dan Prosedur Pelaporan Penerimaan Investasi Pemerintah Berupa Dividen dari BUMN

Proses penggabungan seluruh laporan keuangan Tk UAKPA Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak
Laporan setelah direviu Laporan
Keuangan Investasi
Pemerintah Tingkat UAP BUN LK Investasi Tk. UAKPA
DIT.PNBP DJA SELAKU UAKPA BUN DJKN SELAKU UAP BUN PELAPORAN PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH RISALAH RUPS Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Verifikasi dan Rekam Dokumen Sumber Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak LK setelah direviu Cetak LRA, Neraca dan Menyusun CaLK Rekonsiliasi dengan Dit. PKN/Dit APK LK Investasi Tk. UAKPA

Rekonsiliasi dengan BUMN www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 C.6.Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah Dalam Rangka

C.6. Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah Dalam Rangka Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

DJKN SELAKU UAP BUN PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH Proses penggabungan seluruh laporan keuangan Tk UAKPA Rekonsiliasi dengan Dit EAS DJPU Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak Laporan setelah direviu Laporan
Keuangan Investasi LK Investasi Tk. UAKPA

DIT. EAS, DJPU SELAKU UAKPA BUN PELAPORAN DIPA BA 999.03 PPK menyusun dan mengajukan SPP PPSPM membuat SPM Dit EAS mengajukan SPM ke KPPN KPPN menerbitkan SP2D PENCAIRAN SP2D Transfer Dana ke Rekening Penerima SP2D sebagai dokumen sumber pelaporan Verifikasi dan Merekam dokumen sumber

Rekonsiliasi dengan KPPN Cetak laporan LRA, Neraca dan menyusun CaLK Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak LK setelah reviu LK Investasi Tk. UAKPA

www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 C.7. Sistem dan Prosedur Pelaporan Penerimaan
aPembiayaan dari Kegiatan Privatisasi dan Divestasi

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN Sekretariat Kementerian BUMN Selaku
UAKPA BUN * PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH Bukti Setor hasil Melakukan rekapitulasi hasil penerimaan privatisasi dan divestasi, untuk periode semesteran
Menyusun Laporan hasil penerimaan privatisasi dan divestasi untuk periode semesteran Rekonsiliasi dengan Direktorat PKN dan KPPN Cetak laporan LRA, Neraca dan menyusun CaLK Reviu oleh Inspektorat Kemen BUMN Cetak LK setelah reviu Verifikasi dan Merekam dokumen sumber

Laporan Penerimaan Hasil Privatisasi/ Divestasi Proses penggabungan seluruh laporan keuangan Tk Rekonsiliasi dengan BUMN penerima PMN Cetak Laporan, neraca, LRA dan buat CaLK Reviu oleh
Inspektorat Jenderal Kemenkeu Cetak Laporan setelah direviu Laporan
Keuangan Investasi
Pemerintah Tingkat UAP BUN LK Investasi Tk. UAKPA LK Investasi Tk. UAKPA
Memo Penyesuaian Keterangan:

• Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 C.8.Sistem dan Prosedur Pelaporan Investasi Pemerintah Pada Unit Selain BUMN/LKI, yang termasuk Lingkup Investasi Pemerintah

Unit Selain BUMN/LKI Yang Aset Bersihnya Dikategorikan Sebagai KND atau Unit Lain Yang Memiliki Aset yang Dikategorikan Sebagai Investasi Pemerintah DIT. KND SELAKU
UAKPA-BUN * UNIT YANG MEN-SUPPORT DATA PELAPORAN TINGKAT UAKPABUN Laporan Keuangan Unit/ Data dan Informasi Resmi yang disampaikan Unit Verifikasi dan Rekam Dokumen Sumber Cetak laporan LRA, Neraca dan menyusun CaLK

Reviu Oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu DJKN SELAKU UAPBUN PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH LK Investasi Tk. UAKPA LK Investasi Tk. UAKPA

Proses penggabungan seluruh laporan keuangan Tk UAKPA Rekonsiliasi dengan UAKPA BUN/Unit Cetak LRA, Neraca dan CALK Reviu Oleh Inspektorat Jenderal Cetak Laporan setelah direviu Laporan Keuangan Investasi
Pemerintah Tingkat UAP BUN Laporan Keuangan Unit/ Data dan Informasi Resmi yang disampaikan Unit Pemutakhiran Data/Rekonsialiasi dengan Unit Memo Penyesuaian Keterangan:

• Pembentukan UAKPA hanya untuk keperluan pencatatan sehingga tanpa DIPA www.djpp.kemenkumham.go.id 2012, No.1320 Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN 12. Paragraf II dalam Bab V mengenai Sistem dan Prosedur Rekonsiliasi Transaksi Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah diubah sehingga menjadi sebagai berikut: Dalam rangka mewujudkan validitas data dan dokumen, maka perlu dilakukan rekonsiliasi atau pemutakhiran data antara lain: a. Rekonsiliasi data/laporan keuangan antara UAKPA-BUN dengan KPPN dilaksanakan setiap bulan untuk LRA; b. Rekonsiliasi data/laporan keuangan antara UAP BUN Investasi Pemerintah dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dilaksanakan setiap semester dan tahunan; c. Rekonsiliasi data/laporan keuangan antara UAP BUN Investasi Pemerintah dengan UAKPA-BUN dilaksanakan setiap semester dan tahunan; d. Pemutakhiran data dan dokumen penyertaan pada lembaga internasional oleh BKF dengan lembaga internasional; Tata cara rekonsiliasi data/laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id