Pasal 25

Pemanfaatan BMN PKP2B dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pihak Lain mengajukan permohonan Sewa kepada Kuasa Pengguna Barang dengan tembusan kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang disertai dengan alasan yang mendasarinya; b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:

1. identitas pemohon;
2. identitas BMN PKP2B yang menjadi objek permohonan;
3. peruntukan Sewa;
4. rencana jangka waktu Sewa; dan
5. usulan besaran uang Sewa; c. Kuasa Pengguna Barang melakukan penelitian administratif dan pemeriksaan fisik setelah permohonan diterima; d. dalam hal:
6. permohonan tidak dapat ditindaklanjuti, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasannya; atau
7. permohonan dapat ditindaklanjuti, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan permohonan kepada Pengguna Barang; e. Pengguna Barang melakukan penelitian administratif yang dapat disertai dengan pemeriksaan fisik apabila diperlukan; f. dalam hal:
8. permohonan tidak dapat dipertimbangkan, Pengguna Barang menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Barang disertai dengan alasannya; atau
9. permohonan dapat dipertimbangkan, Pengguna Barang menyampaikan permohonan kepada

Pengelola Barang; g. Pengelola Barang melakukan penelitian administratif mengenai kelengkapan dokumen permohonan dan kesesuaian antara permohonan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; h. berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam hal:

1. usulan dapat ditindaklanjuti, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan Penilaian; atau
2. usulan tidak dapat ditindaklanjuti, Pengelola Barang menolak usulan Sewa dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang, disertai dengan alasannya; i. pelaksanaan Penilaian dalam rangka Sewa sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian; j. Pengelola Barang dapat melakukan koordinasi dengan Kontraktor/pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Kuasa Pengguna Barang, dan/atau Pengguna Barang dalam pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf i.