Pasal 37

(1) Atas Penjaminan Pemerintah yang diberikan, pemerintah dalam hal ini Menteri dan BUPI dapat mengenakan imbal jasa penjaminan. (2) Pengenaan imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah antara pemerintah dalam hal ini Menteri dan BUPI. (3) Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada pihak yang paling memiliki kepentingan dan/atau pihak yang paling membutuhkan Penjaminan Pemerintah.