Peraturan Menteri Nomor 216-pmk-05-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.05/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut SA-IP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan investasi pemerintah.

2. Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

3. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

4. Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Investasi Non-Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang tidak termasuk dalam Investasi Permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

6. Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN.

7. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAPBUN adalah unit akuntansi pada eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN.

8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA-BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara. 8a. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat UA-IP, adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara/Lembaga Keuangan Internasional atau nilai aset yang dikategorikan sebagai investasi pemerintah pada unit selain Kuasa Pengguna Anggaran.

9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

12. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. www.djpp.kemenkumham.go.id

13. Laporan Manajerial adalah laporan yang menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Investasi pemerintah.

14. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.

15. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi berdasarkan harga perolehan.

16. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi awal sebesar harga perolehan, kemudian nilai Investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal Investasi.

17. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai Investasi yang kepemilikannya akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

18. Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu Investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

19. Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

20. Nilai Tercatat adalah nilai buku Investasi yang dihitung dari biaya perolehan suatu Investasi atau setelah ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.

21. Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

22. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian.

23. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1) SA-IP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN). (2) SA-IP menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) SA-IP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka pelaksanaan SA-IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dibentuk unit akuntansi yang terdiri dari: a. UAPBUN; b. UAKPA-BUN; dan c. UA-IP. (2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bertindak sebagai UAPBUN. (3) UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: a. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; c. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran; d. Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal; e. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; f. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Bergulir; g. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; dan h. Unit lain yang ditetapkan sebagai UAKPA-BUN oleh UAPBUN. (4) Pejabat yang membawahi UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas: a. pelaksanaan anggaran Investasi pada unitnya; dan b. pelaporan kepada UAPBUN. www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Untuk melaksanakan pelaporan kepada UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, UAKPA-BUN memproses Dokumen Sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran Investasi. (6) Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirinci lebih lanjut dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah. (7) UA-IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (8) Pejabat yang membawahi UA-IP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertanggung jawab atas: a. pencatatan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara/ Lembaga Keuangan Internasional; b. pencatatan rekapitulasi nilai aset yang dikategorikan sebagai investasi pemerintah pada unit selain Kuasa Pengguna Anggaran; dan c. pelaporan kepada UAPBUN. 4. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

(1) UAKPA-BUN menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. LRA; b. Neraca; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UAPBUN disertai dengan pernyataan tanggung jawab (Statement of Responsibility). 5. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 23A, sehingga Pasal 23A berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) UA-IP menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Neraca; dan b. Catatan atas Laporan Keuangan. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada UAPBUN disertai dengan pernyataan tanggung jawab (Statement of Responsibility). 6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(1) UAPBUN melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA-BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan laporan keuangan UA-IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (2). (2) Berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UAPBUN menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkat UAPBUN. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari: a. LRA; b. Neraca; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan. (4) UAPBUN melakukan rekonsiliasi setiap semester atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. (5) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) UAPBUN menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPBUN beserta arsip data komputer kepada UABUN setiap semester dan tahunan. 7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal Investasi Jangka Panjang dinilai dengan Metode Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, pencatatan dan pelaporan transaksi dilakukan secara periodik pada semesteran dan tahunan. (2) Pencatatan dan pelaporan transaksi secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas Investasi Jangka Panjang pada perusahaan negara menggunakan data pada Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. (3) Ikhtisar laporan keuangan laporan perusahaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan perusahaan negara dan/atau data yang disampaikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. (4) Ikhtisar laporan keuangan laporan perusahaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan pada laporan keuangan UAPBUN. 8. Ketentuan Pasal 28 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (2a), serta ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

(1) Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagai UAPBUN membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas laporan keuangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. (1a) Pejabat yang membawahi UAKPA-BUN membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3). (1b) Pejabat yang membawahi UA-IP membuat Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (3). www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. (2a) Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) memuat pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun dan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. (3) Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan. (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (1b) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah. 9. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 28A, sehingga Pasal 28A berbunyi sebagai berikut:

(1) Sebelum laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 23A ayat (3) disampaikan secara berjenjang kepada unit akuntansi dan unit pelaporan di atasnya, laporan keuangan tersebut direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laporan Keuangan UAKPA di lingkungan Kementerian Keuangan dan laporan keuangan UA-IP direviu oleh APIP pada Kementerian Keuangan. b. Laporan Keuangan UAKPA di likungan kementerian negara/lembaga direviu oleh APIP pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan. (2) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar reviu atas laporan keuangan. 10. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Keuangan. (2) Reviu sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu. (3) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Keuangan. (4) Bentuk dan isi dari Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah. (5) Pelaksanaan reviu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur standar reviu atas laporan keuangan. 11. Diantara BAB V dan BAB VI ditambahkan satu BAB, yakni BAB VA sehingga BAB VA berbunyi sebagai berikut: BAB VA KETENTUAN LAIN-LAIN

SA-IP dapat menghasilkan laporan manajerial di bidang investasi pemerintah. 12. Huruf F dalam Bab II mengenai Akuntansi Investasi Pemerintah dalam Modul Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2012 diubah sehingga Huruf F dalam Bab II berbunyi sebagai berikut: F. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Investasi Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan Undang- www.djpp.kemenkumham.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) Pasal 7 ayat (2) huruf h, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi. Selanjutnya, dalam Pasal 41 ayat (1) UU 1/2004 Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Sedangkan pada Pasal 41 ayat (2) UU 1/2004 Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang dan investasi langsung. Entitas Pelaporan untuk pelaksanaan investasi pemerintah adalah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dengan Kode Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (999.03). Dengan demikian DJKN bertindak sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP BUN). DJKN akan mengkonsolidasikan seluruh transaksi pendapatan, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dari setiap UAKPA BUN Investasi. Sedangkan yang bertindak sebagai Unit Akuntansi BUN adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan menggabungkan seluruh laporan keuangan UAP BUN yang ada pada Kementerian Keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi pada Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Investasi dan Unit Akuntansi Investasi Pemerintah. Kuasa Pengguna Anggaran untuk pelaksanaan investasi pemerintah antara lain: a. Kementerian BUMN; b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; c. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran; www.djpp.kemenkumham.go.id

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id