PERMENKEU
Peraturan Menteri Nomor 210-pmk-05-2022 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA...
Pasal 5
BAB 2 — PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA UMUM NEGARA
(1) PA MENETAPKAN kepala Satker sebagai KPA. (2) PA dapat MENETAPKAN pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dalam hal: a. Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner; b. Satker dipimpin oleh pejabat eselon I atau setingkat eselon I; c. Satker yang dibentuk berdasarkan penugasan khusus;
d. Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau e. Satker Lembaga Negara. (3) Penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat ex-officio.