Pasal 46

(1) Kementerian Keuangan melakukan evaluasi atas pengelolaan Dana Desa tahun sebelumnya. (2) Evaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap: a. kebijakan pengalokasian, penyaluran, dan/atau prioritas penggunaan Dana Desa; b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa; c. capaian outcome Dana Desa; dan/atau d. hal-hal lain yang diperlukan untuk membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik kedepannya. (3) Evaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan indikator meliputi: a. Kesesuaian alokasi Dana Desa dengan kebutuhan setiap Desa; b. Kecepatan penyaluran dan penyerapan Dana Desa; c. Kesesuaian penggunaan Dana Desa sesuai prioritas; d. Perkembangan tingkat kemajuan dan kemandirian Desa; e. Perkembangan angka kemiskinan Desa; dan/atau f. Indikator/Kriteria lain yang relevan, baik dalam agregasi tingkat Desa, maupun tingkat Kabupaten/Kota. (4) Evaluasi atas indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan data meliputi: a. data dasar yang digunakan dalam pengalokasian Dana Desa; b. data statistik perekonomian Desa; c. data potensi Desa; d. indeks Desa membangun; dan/atau e. data lain yang relevan. (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.