Pasal 3

(1) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Pembahasan Tingkat I Nota Keuangan dan Rancangan UNDANG-UNDANG mengenai APBN untuk mendapat persetujuan. (2) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Dana Desa yang tercantum dalam UNDANG-UNDANG mengenai APBN. (3) Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Peraturan

PRESIDEN mengenai rincian APBN.