Peraturan Menteri Nomor 197-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2012

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: (1) Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (2) Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

(1) Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. (2) Penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) dibagi kepada kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut: a. 6,5% (enam koma lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota; dan b. 3,5% (tiga koma lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 (3) Penerimaan PBB bagian daerah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk provinsi yang bersangkutan; b. 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan; dan c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan. (4) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibagi untuk daerah dan Direktorat Jenderal Pajak menurut sektor dengan imbangan sebagai berikut: a. Objek pajak sektor pedesaan, 90% (sembilan puluh persen) bagian daerah dan 10% (sepuluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak; b. Objek pajak sektor perkotaan, 80% (delapan puluh persen) bagian daerah dan 20% (dua puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak; c. Objek pajak sektor perkebunan, 40% (empat puluh persen) bagian daerah dan 60% (enam puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak; d. Objek pajak sektor perhutanan, 35% (tiga puluh lima persen) bagian daerah dan 65% (enam puluh lima persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak; dan e. Objek pajak sektor pertambangan, 30% (tiga puluh lima persen) bagian daerah dan 70% (tujuh puluh persen) bagian Direktorat Jenderal Pajak.

(1) Rencana penerimaan PBB Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp35.646.890.000.000,00 (tiga puluh lima triliun enam ratus empat puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012. (2) Rencana penerimaan PBB Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi sebesar Rp5.988.049.440.775,00 (lima triliun sembilan ratus delapan puluh delapan miliar empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) sebagai koreksi atas perhitungan target PBB Tahun Anggaran dan sejalan dengan kesiapan beberapa kabupaten/kota yang mulai melaksanakan pemungutan PBB sektor www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Rencana penerimaan PBB Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagihasilkan kepada daerah dengan imbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (4) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan alokasi sementara DBH PBB Tahun Anggaran 2012 yang terdiri atas: a. alokasi sementara PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota; b. alokasi sementara DBH PBB bagian daerah; dan c. alokasi sementara Biaya Pemungutan PBB bagian daerah. (5) Alokasi sementara DBH PBB bagian daerah dan Biaya Pemungutan PBB bagian daerah dirinci menurut sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak bumi dan gas bumi, pertambangan panas bumi, dan pertambangan non minyak bumi dan gas bumi lainnya.

(1) Alokasi sementara DBH PBB Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp27.035.691.162.565,00 (dua puluh tujuh triliun tiga puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. alokasi sementara PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota sebesar Rp1.927.824.636.041,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat puluh satu rupiah); b. alokasi sementara DBH PBB bagian daerah sebesar Rp24.023.660.851.863,00 (dua puluh empat triliun dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah); dan c. alokasi sementara Biaya Pemungutan PBB bagian daerah sebesar Rp1.084.205.674.661,00 (satu triliun delapan puluh empat miliar dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu rupiah). (2) Rincian alokasi sementara PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 (3) Rincian alokasi sementara DBH PBB bagian daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian alokasi sementara Biaya Pemungutan PBB bagian daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Alokasi sementara DBH PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan sebagai dasar penyaluran. (2) Penyaluran DBH PBB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2012 RINCIAN ALOKASI SEMENTARA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2012 (dalam rupiah NO DAERAH PBB I Provinsi Aceh Kab. Aceh Barat 3.915.742.233 Kab. Aceh Besar 3.915.742.233 Kab. Aceh Selatan 3.915.742.233 Kab. Aceh Singkil 3.915.742.233 Kab. Aceh Tengah 3.915.742.233 Kab. Aceh Tenggara 3.915.742.233 Kab. Aceh Timur 3.915.742.233 Kab. Aceh Utara 3.915.742.233 Kab. Bireuen 3.915.742.233 Kab. Pidie 3.915.742.233 Kab. Simeulue 3.915.742.233 Kota Banda Aceh 3.915.742.233 Kota Sabang 3.915.742.233 Kota Langsa 3.915.742.233 Kota Lhokseumawe 3.915.742.233 Kab. Nagan Raya 3.915.742.233 Kab. Aceh Jaya 3.915.742.233 Kab. Aceh Barat Daya 3.915.742.233 Kab. Gayo Lues 3.915.742.233 Kab. Aceh Tamiang 3.915.742.233 Kab. Bener Meriah 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB Kab. Pidie Jaya 3.915.742.233 Kota Subulussalam 3.915.742.233 II Provinsi Sumatera Utara Kab. Asahan 3.915.742.233 Kab. Dairi 3.915.742.233 Kab. Deli Serdang 3.116.658.266 Kab. Tanah Karo 3.915.742.233 Kab. Labuhan Batu 3.915.742.233 Kab. Langkat 3.915.742.233 Kab. Mandailing Natal 3.915.742.233 Kab. Nias 3.915.742.233 Kab. Simalungun 3.915.742.233 Kab. Tapanuli Selatan 3.915.742.233 Kab. Tapanuli Tengah 3.915.742.233 Kab. Tapanuli Utara 3.915.742.233 Kab. Toba Samosir 3.915.742.233 Kota Binjai 3.915.742.233 Kota Medan 3.116.658.266 Kota Pematang Siantar 3.915.742.233 Kota Sibolga 3.915.742.233 Kota Tanjung Balai 3.915.742.233 Kota Tebing Tinggi 3.915.742.233 Kota Padang Sidempuan 3.915.742.233 Kab. Pakpak Bharat 3.915.742.233 Kab. Nias Selatan 3.915.742.233 Kab. Humbang Hasundutan 3.915.742.233 Kab. Serdang Berdagai 3.915.742.233 Kab. Samosir 3.915.742.233 Kab. Batu Bara 3.915.742.233 Kab. Padang Lawas Utara 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB Kab. Padang Lawas 3.915.742.233 Kab. Labuhan Batu Selatan 3.915.742.233 Kab. Labuhan Batu Utara 3.915.742.233 Kab. Nias Utara 3.915.742.233 Kab. Nias Barat 3.915.742.233 Kota Gunungsitoli 3.915.742.233 III Provinsi Sumatera Barat Kab. Limapuluh Kota 3.915.742.233 Kab. Agam 3.915.742.233 Kab. Kepulauan Mentawai 3.915.742.233 Kab. Padang Pariaman 3.915.742.233 Kab. Pasaman 3.915.742.233 Kab. Pesisir Selatan 3.915.742.233 Kab. Sijunjung 3.915.742.233 Kab. Solok 3.915.742.233 Kab. Tanah Datar 3.915.742.233 Kota Bukit Tinggi 3.915.742.233 Kota Padang Panjang 3.915.742.233 Kota Padang 3.915.742.233 Kota Payakumbuh 3.915.742.233 Kota Sawahlunto 3.915.742.233 Kota Solok 3.915.742.233 Kota Pariaman 3.915.742.233 Kab. Pasaman Barat 3.915.742.233 Kab. Dharmasraya 3.915.742.233 Kab. Solok Selatan 3.915.742.233 IV Provinsi Riau Kab. Bengkalis 3.915.742.233 Kab. Indragiri Hilir 3.915.742.233 Kab. Indragiri Hulu 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB Kab. Kampar 3.915.742.233 Kab. Kuantan Singingi 3.915.742.233 Kab. Pelalawan 3.915.742.233 Kab. Rokan Hilir 3.915.742.233 Kab. Rokan Hulu 3.915.742.233 Kab. Siak 3.915.742.233 Kota Dumai 3.915.742.233 Kota Pekanbaru 3.116.658.266 Kab. Kepulauan Meranti 3.915.742.233 V Provinsi Kepulauan Riau Kab. Bintan 3.915.742.233 Kab. Natuna 3.915.742.233 Kab. Karimun 3.915.742.233 Kota Batam 3.915.742.233 Kota Tanjung Pinang 3.915.742.233 Kab. Lingga 3.915.742.233 Kab. Kepulauan Anambas 3.915.742.233 VI Provinsi Jambi Kab. Batanghari 3.915.742.233 Kab. Bungo 3.915.742.233 Kab. Kerinci 3.915.742.233 Kab. Merangin 3.915.742.233 Kab. Muaro Jambi 3.915.742.233 Kab. Sarolangun 3.915.742.233 Kab. Tanjung Jabung Barat 3.915.742.233 Kab. Tanjung Jabung Timur 3.915.742.233 Kab. Tebo 3.915.742.233 Kota Jambi 3.915.742.233 Kota Sungai Penuh 3.915.742.233 VII Provinsi Sumatera Selatan Kab. Lahat 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB Kab. Musi Banyuasin 3.915.742.233 Kab. Musi Rawas 3.915.742.233 Kab. Muara Enim 3.915.742.233 Kab. Ogan Komering Ilir 3.915.742.233 Kab. Ogan Komering Ulu 3.915.742.233 Kota Palembang 3.116.658.266 Kota Pagar Alam 3.915.742.233 Kota Lubuk Linggau 3.915.742.233 Kota Prabumulih 3.915.742.233 Kab. Banyuasin 3.915.742.233 Kab. Ogan Ilir 3.915.742.233 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 3.915.742.233 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 3.915.742.233 Kab. Empat Lawang 3.915.742.233 VIII Provinsi Bangka Belitung Kab. Bangka 3.915.742.233 Kab. Belitung 3.915.742.233 Kota Pangkal Pinang 3.915.742.233 Kab. Bangka Selatan 3.915.742.233 Kab. Bangka Tengah 3.915.742.233 Kab. Bangka Barat 3.915.742.233 Kab. Belitung Timur 3.915.742.233 IX Provinsi Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 3.915.742.233 Kab. Bengkulu Utara 3.915.742.233 Kab. Rejang Lebong 3.915.742.233 Kota Bengkulu 3.915.742.233 Kab. Kaur 3.915.742.233 Kab. Seluma 3.915.742.233 Kab. Mukomuko 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB Kab. Lebong 3.915.742.233 Kab. Kepahiang 3.915.742.233 Kab. Bengkulu Tengah 3.915.742.233 X Provinsi Lampung Kab. Lampung Barat 3.915.742.233 Kab. Lampung Selatan 3.915.742.233 Kab. Lampung Tengah 3.915.742.233 Kab. Lampung Utara 3.915.742.233 Kab. Lampung Timur 3.915.742.233 Kab. Tanggamus 3.915.742.233 Kab. Tulang Bawang 3.915.742.233 Kab. Way Kanan 3.915.742.233 Kota Bandar Lampung 3.116.658.266 Kota Metro 3.915.742.233 Kab. Pesawaran 3.915.742.233 Kab. Pringsewu 3.915.742.233 Kab. Mesuji 3.915.742.233 Kab. Tulang Bawang Barat 3.915.742.233 XI Provinsi DKI Jakarta 19.578.711.165 XII Provinsi Jawa Barat Kab. Bandung 3.915.742.233 Kab. Bekasi 3.915.742.233 Kab. Bogor 3.116.658.266 Kab. Ciamis 3.915.742.233 Kab. Cianjur 3.915.742.233 Kab. Cirebon 3.915.742.233 Kab. Garut 3.915.742.233 Kab. Indramayu 3.915.742.233 Kab. Karawang 3.915.742.233 Kab. Kuningan 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB Kab. Majalengka 3.915.742.233 Kab. Purwakarta 3.915.742.233 Kab. Subang 3.915.742.233 Kab. Sukabumi 3.915.742.233 Kab. Sumedang 3.915.742.233 Kab. Tasikmalaya 3.915.742.233 Kota Bandung 3.915.742.233 Kota Bekasi 3.915.742.233 Kota Bogor 3.915.742.233 Kota Cirebon 3.915.742.233 Kota Depok 3.116.658.266 Kota Sukabumi 3.915.742.233 Kota Cimahi 3.915.742.233 Kota Tasikmalaya 3.915.742.233 Kota Banjar 3.915.742.233 Kab. Bandung Barat 3.915.742.233 XIII Provinsi Banten Kab. Lebak 3.915.742.233 Kab. Pandeglang 3.915.742.233 Kab. Serang 3.915.742.233 Kab. Tangerang 3.915.742.233 Kota Cilegon 3.915.742.233 Kota Tangerang 3.915.742.233 Kota Serang 3.915.742.233 Kota Tangerang Selatan 3.915.742.233 XIV Provinsi Jawa Tengah Kab. Banjarnegara 3.915.742.233 Kab. Banyumas 3.915.742.233 Kab. Batang 3.915.742.233 Kab. Blora 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB Kab. Boyolali 3.915.742.233 Kab. Brebes 3.915.742.233 Kab. Cilacap 3.915.742.233 Kab. Demak 3.915.742.233 Kab. Grobogan 3.915.742.233 Kab. Jepara 3.915.742.233 Kab. Karanganyar 3.915.742.233 Kab. Kebumen 3.915.742.233 Kab. Kendal 3.915.742.233 Kab. Klaten 3.915.742.233 Kab. Kudus 3.915.742.233 Kab. Magelang 3.915.742.233 Kab. Pati 3.915.742.233 Kab. Pekalongan 3.915.742.233 Kab. Pemalang 3.915.742.233 Kab. Purbalingga 3.915.742.233 Kab. Purworejo 3.915.742.233 Kab. Rembang 3.915.742.233 Kab. Semarang 3.915.742.233 Kab. Sragen 3.915.742.233 Kab. Sukoharjo 3.116.658.266 Kab. Tegal 3.915.742.233 Kab. Temanggung 3.915.742.233 Kab. Wonogiri 3.915.742.233 Kab. Wonosobo 3.915.742.233 Kota Magelang 3.915.742.233 Kota Pekalongan 3.915.742.233 Kota Salatiga 3.915.742.233 Kota Semarang 3.116.658.266 Kota Surakarta 3.915.742.233 Kota Tegal 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB XV Provinsi DI Yogyakarta Kab. Bantul 3.915.742.233 Kab. Gunung Kidul 3.915.742.233 Kab. Kulon Progo 3.915.742.233 Kab. Sleman 3.915.742.233 Kota Yogyakarta 3.116.658.266 XVI Provinsi Jawa Timur Kab. Bangkalan 3.915.742.233 Kab. Banyuwangi 3.915.742.233 Kab. Blitar 3.915.742.233 Kab. Bojonegoro 3.915.742.233 Kab. Bondowoso 3.915.742.233 Kab. Gresik 3.116.658.266 Kab. Jember 3.915.742.233 Kab. Jombang 3.915.742.233 Kab. Kediri 3.915.742.233 Kab. Lamongan 3.915.742.233 Kab. Lumajang 3.915.742.233 Kab. Madiun 3.915.742.233 Kab. Magetan 3.915.742.233 Kab. Malang 3.915.742.233 Kab. Mojokerto 3.915.742.233 Kab. Nganjuk 3.915.742.233 Kab. Ngawi 3.915.742.233 Kab. Pacitan 3.915.742.233 Kab. Pamekasan 3.915.742.233 Kab. Pasuruan 3.915.742.233 Kab. Ponorogo 3.915.742.233 Kab. Probolinggo 3.915.742.233 Kab. Sampang 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB Kab. Sidoarjo 3.116.658.266 Kab. Situbondo 3.915.742.233 Kab. Sumenep 3.915.742.233 Kab. Trenggalek 3.915.742.233 Kab. Tuban 3.915.742.233 Kab. Tulungagung 3.915.742.233 Kota Blitar 3.915.742.233 Kota Kediri 3.915.742.233 Kota Madiun 3.915.742.233 Kota Malang 3.915.742.233 Kota Mojokerto 3.915.742.233 Kota Pasuruan 3.915.742.233 Kota Probolinggo 3.915.742.233 Kota Surabaya 3.116.658.266 Kota Batu 3.915.742.233 XVII Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang 3.915.742.233 Kab. Landak 3.915.742.233 Kab. Kapuas Hulu 3.915.742.233 Kab. Ketapang 3.915.742.233 Kab. Pontianak 3.915.742.233 Kab. Sambas 3.915.742.233 Kab. Sanggau 3.915.742.233 Kab. Sintang 3.915.742.233 Kota Pontianak 3.116.658.266 Kota Singkawang 3.915.742.233 Kab. Sekadau 3.915.742.233 Kab. Melawi 3.915.742.233 Kab. Kayong Utara 3.915.742.233 Kab. Kubu Raya 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB XVIII Provinsi Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan 3.915.742.233 Kab. Barito Utara 3.915.742.233 Kab. Kapuas 3.915.742.233 Kab. Kotawaringin Barat 3.915.742.233 Kab. Kotawaringin Timur 3.915.742.233 Kota Palangkaraya 3.915.742.233 Kab. Barito Timur 3.915.742.233 Kab. Murung Raya 3.915.742.233 Kab. Pulang Pisau 3.915.742.233 Kab. Gunung Mas 3.915.742.233 Kab. Lamandau 3.915.742.233 Kab. Sukamara 3.915.742.233 Kab. Katingan 3.915.742.233 Kab. Seruyan 3.915.742.233 XIX Provinsi Kalimantan Selatan Kab. Banjar 3.915.742.233 Kab. Barito Kuala 3.915.742.233 Kab. Hulu Sungai Selatan 3.915.742.233 Kab. Hulu Sungai Tengah 3.915.742.233 Kab. Hulu Sungai Utara 3.915.742.233 Kab. Kotabaru 3.915.742.233 Kab. Tabalong 3.915.742.233 Kab. Tanah Laut 3.915.742.233 Kab. Tapin 3.915.742.233 Kota Banjarbaru 3.915.742.233 Kota Banjarmasin 3.915.742.233 Kab. Balangan 3.915.742.233 Kab. Tanah Bumbu 3.915.742.233 XX Provinsi Kalimantan Timur Kab. Berau 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB Kab. Bulungan 3.915.742.233 Kab. Kutai Kartanegara 3.915.742.233 Kab. Kutai Barat 3.915.742.233 Kab. Kutai Timur 3.915.742.233 Kab. Malinau 3.915.742.233 Kab. Nunukan 3.915.742.233 Kab. Pasir 3.915.742.233 Kota Balikpapan 3.116.658.266 Kota Bontang 3.915.742.233 Kota Samarinda 3.116.658.266 Kota Tarakan 3.915.742.233 Kab. Penajam Paser Utara 3.915.742.233 Kab. Tana Tidung 3.915.742.233 XXI Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow 3.915.742.233 Kab. Minahasa 3.915.742.233 Kab. Sangihe 3.915.742.233 Kota Bitung 3.915.742.233 Kota Manado 3.915.742.233 Kab. Kepulauan Talaud 3.915.742.233 Kab. Minahasa Selatan 3.915.742.233 Kota Tomohon 3.915.742.233 Kab. Minahasa Utara 3.915.742.233 Kota Kotamobagu 3.915.742.233 Kab. Bolaang Mongondow Utara 3.915.742.233 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 3.915.742.233 Kab. Minahasa Tenggara 3.915.742.233 Kab. Bolaang Mongondow Timur 3.915.742.233 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB XXII Provinsi Gorontalo Kab. Boalemo 3.915.742.233 Kab. Gorontalo 3.915.742.233 Kota Gorontalo 3.116.658.266 Kab. Pohuwato 3.915.742.233 Kab. Bone Bolango 3.915.742.233 Kab. Gorontalo Utara 3.915.742.233 XXIII Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Banggai 3.915.742.233 Kab. Banggai Kepulauan 3.915.742.233 Kab. Buol 3.915.742.233 Kab. Tolitoli 3.915.742.233 Kab. Donggala 3.915.742.233 Kab. Morowali 3.915.742.233 Kab. Poso 3.915.742.233 Kota Palu 3.116.658.266 Kab. Parigi Moutong 3.915.742.233 Kab. Tojo Una Una 3.915.742.233 Kab. Sigi 3.915.742.233 XXIV Provinsi Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng 3.915.742.233 Kab. Barru 3.915.742.233 Kab. Bone 3.915.742.233 Kab. Bulukumba 3.915.742.233 Kab. Enrekang 3.915.742.233 Kab. Gowa 3.915.742.233 Kab. Jeneponto 3.915.742.233 Kab. Luwu 3.915.742.233 Kab. Luwu Utara 3.915.742.233 Kab. Maros 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB Kab. Pangkajene Kepulauan 3.915.742.233 Kab. Pinrang 3.915.742.233 Kab. Kepulauan Selayar 3.915.742.233 Kab. Sidenreng Rappang 3.915.742.233 Kab. Sinjai 3.915.742.233 Kab. Soppeng 3.915.742.233 Kab. Takalar 3.915.742.233 Kab. Tana Toraja 3.915.742.233 Kab. Wajo 3.915.742.233 Kota Parepare 3.915.742.233 Kota Makassar 3.915.742.233 Kota Palopo 3.915.742.233 Kab. Luwu Timur 3.915.742.233 Kab. Toraja Utara 3.915.742.233 XXV Provinsi Sulawesi Barat Kab. Majene 3.915.742.233 Kab. Mamuju 3.915.742.233 Kab. Polewali Mandar 3.915.742.233 Kab. Mamasa 3.915.742.233 Kab. Mamuju Utara 3.915.742.233 XXVI Provinsi Sulawesi Tenggara Kab. Buton 3.915.742.233 Kab. Konawe 3.915.742.233 Kab. Kolaka 3.915.742.233 Kab. Muna 3.915.742.233 Kota Kendari 3.915.742.233 Kota Baubau 3.915.742.233 Kab. Konawe Selatan 3.915.742.233 Kab. Bombana 3.915.742.233 Kab. Wakatobi 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB Kab. Kolaka Utara 3.915.742.233 Kab. Konawe Utara 3.915.742.233 Kab. Buton Utara 3.915.742.233 XXVII Provinsi Bali Kab. Badung 3.915.742.233 Kab. Bangli 3.915.742.233 Kab. Buleleng 3.915.742.233 Kab. Gianyar 3.915.742.233 Kab. Jembrana 3.915.742.233 Kab. Karangasem 3.915.742.233 Kab. Klungkung 3.915.742.233 Kab. Tabanan 3.915.742.233 Kota Denpasar 3.915.742.233 XXVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat Kab. Bima 3.915.742.233 Kab. Dompu 3.915.742.233 Kab. Lombok Barat 3.915.742.233 Kab. Lombok Tengah 3.915.742.233 Kab. Lombok Timur 3.915.742.233 Kab. Sumbawa 3.915.742.233 Kota Mataram 3.915.742.233 Kota Bima 3.915.742.233 Kab. Sumbawa Barat 3.915.742.233 Kab. Lombok Utara 3.915.742.233 XXIX Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Alor 3.915.742.233 Kab. Belu 3.915.742.233 Kab. Ende 3.915.742.233 Kab. Flores Timur 3.915.742.233 Kab. Kupang 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB Kab. Lembata 3.915.742.233 Kab. Manggarai 3.915.742.233 Kab. Ngada 3.915.742.233 Kab. Sikka 3.915.742.233 Kab. Sumba Barat 3.915.742.233 Kab. Sumba Timur 3.915.742.233 Kab. Timor Tengah Selatan 3.915.742.233 Kab. Timor Tengah Utara 3.915.742.233 Kota Kupang 3.915.742.233 Kab. Rote Ndao 3.915.742.233 Kab. Manggarai Barat 3.915.742.233 Kab. Nagekeo 3.915.742.233 Kab. Sumba Barat Daya 3.915.742.233 Kab. Sumba Tengah 3.915.742.233 Kab. Manggarai Timur 3.915.742.233 Kab. Sabu Raijua 3.915.742.233 XXX Provinsi Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat 3.915.742.233 Kab. Maluku Tengah 3.915.742.233 Kab. Maluku Tenggara 3.915.742.233 Kab. Buru 3.915.742.233 Kota Ambon 3.915.742.233 Kab. Seram Bagian Barat 3.915.742.233 Kab. Seram Bagian Timur 3.915.742.233 Kab. Kepulauan Aru 3.915.742.233 Kota Tual 3.915.742.233 Kab. Maluku Barat Daya 3.915.742.233 Kab. Buru Selatan 3.915.742.233 XXXI Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah 3.915.742.233 Kab. Halmahera Barat 3.915.742.233 Kota Ternate 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB Kab. Halmahera Timur 3.915.742.233 Kota Tidore Kepulauan 3.915.742.233 Kab. Kepulauan Sula 3.915.742.233 Kab. Halmahera Selatan 3.915.742.233 Kab. Halmahera Utara 3.915.742.233 Kab. Pulau Morotai 3.915.742.233 XXXII Provinsi Papua Kab. Biak Numfor 3.915.742.233 Kab. Jayapura 3.915.742.233 Kab. Jayawijaya 3.915.742.233 Kab. Merauke 3.915.742.233 Kab. Mimika 3.915.742.233 Kab. Nabire 3.915.742.233 Kab. Paniai 3.915.742.233 Kab. Puncak Jaya 3.915.742.233 Kab. Kepulauan Yapen 3.915.742.233 Kota Jayapura 3.915.742.233 Kab. Sarmi 3.915.742.233 Kab. Keerom 3.915.742.233 Kab. Yahukimo 3.915.742.233 Kab. Pegunungan Bintang 3.915.742.233 Kab. Tolikara 3.915.742.233 Kab. Boven Digoel 3.915.742.233 Kab. Mappi 3.915.742.233 Kab. Asmat 3.915.742.233 Kab. Waropen 3.915.742.233 Kab. Supiori 3.915.742.233 Kab. Mamberamo Raya 3.915.742.233 Kab. Mamberamo Tengah 3.915.742.233 Kab. Yalimo 3.915.742.233 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 NO DAERAH PBB Kab. Lanny Jaya 3.915.742.233 Kab. Nduga 3.915.742.233 Kab. Puncak 3.915.742.233 Kab. Dogiyai 3.915.742.233 Kab. Intan Jaya 3.915.742.233 Kab. Deiyai 3.915.742.233 XXXIII Provinsi Papua Barat Kab. Sorong 3.915.742.233 Kab. Manokwari 3.915.742.233 Kab. Fak Fak 3.915.742.233 Kota Sorong 3.915.742.233 Kab. Sorong Selatan 3.915.742.233 Kab. Raja Ampat 3.915.742.233 Kab. Teluk Bintuni 3.915.742.233 Kab. Teluk Wondama 3.915.742.233 Kab. Kaimana 3.915.742.233 Kab. Tambrauw 3.915.742.233 Kab. Maybrat 3.915.742.233 Total 1.927.824.636.162 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197/PMK.07/2011 TENTANG ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2012 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id 2011, No.772 www.djpp.kemenkumham.go.id