Pasal 67

(1) Pemegang Kartu Kredit dapat menyampaikan pengaduan terkait permasalahan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis kepada Bank Penerbit Kartu Kredit yang menjadi mitra kerjanya. (3) Permasalahan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal: a. pengenaan tambahan biaya atas transaksi pembelanjaan (surcharge); b. penggesekan ganda (double swipe) atas Kartu Kredit Pemerintah; c. merchant/penyedia melayani penarikan uang tunai dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (Gestun); d. pemegang Kartu Kredit Pemerintah mengalami perlakuan/penagihan dari agen penagih utang Kartu Kredit Pemerintah (debt collector); e. kartu kredit pemerintah hilang atau dicuri (lost and stolen card); dan/atau f. pencurian data/informasi Kartu Kredit Pemerintah secara tidak sah/ilegal oleh peretas (hacker) atau

pihak lain. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengaduan dan penyelesaian permasalahan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah mengikuti ketentuan/kebijakan masing- masing Perbankan.