Pasal 18

(1) Batas waktu penggunaan Sisa DBH DR Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lambat sampai dengan Tahun Anggaran 2022. (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat Sisa DBH DR Kabupaten/Kota, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan pemotongan dan/atau penghentian penyaluran DAU dan/atau DBH lainnya sebesar Sisa DBH DR yang masih ada di RKUD dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan.