Pasal 8

(1) Anggaran belanja yang telah dilakukan pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat direvisi dengan persetujuan Menteri Keuangan. (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang sama. (3) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran.