Pasal 4

(1) Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pengelolaan atas seluruh Rekening Pengeluaran. (2) Pengelolaan Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. mengatur prosedur dan mekanisme pengelolaan Rekening Pengeluaran; b. memberikan persetujuan pembukaan Rekening Induk; c. memberikan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker; d. menolak permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk; e. menolak permohonan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker; f. melakukan optimalisasi saldo Rekening Pengeluaran; dan g. menutup Rekening Pengeluaran. (3) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat dan/atau Kuasa BUN di Daerah.