Pasal 16

(1) Untuk membiayai Tahapan Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan oleh Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu luar negeri, permintaan TUP yang diajukan dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. (2) KPA Satker KPU/Bawaslu dalam mengajukan permintaan TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan: a. rincian rencana penggunaan TUP; dan b. surat pernyataan yang memuat syarat penggunaan dan pertanggungjawaban TUP paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan serta tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan Pembayaran LS. (3) Dalam hal KPA Satker KPU/Bawaslu mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 3 (tiga) bulan. (4) Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi paling lama 5 (lima) bulan.