Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan persetujuan penyelesaian Piutang Negara melalui cara penjadwalan kembali harus menyampaikan laporan alokasi pembayaran pinjaman kepada Direktur Jenderal. (2) Laporan alokasi pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.