Pasal 3

(1) Pemda dapat melakukan Pinjaman yang digunakan untuk membiayai kegiatan penyediaan infrastruktur dalam rangka pelayanan publik. (2) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan fasilitas pembiayaan yaitu: a. infrastruktur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan b. infrastruktur yang dapat menjadi obyek pembiayaan perusahaan pembiayaan infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.