Pasal 101

Penatausahaan transaksi Bendahara Pengeluaran pada perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri dan Satker atase teknis di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan penerbitan SPM dan pencatatan SP2D atas transaksi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dilakukan menggunakan SAKTI berlaku paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.