Pasal 6

(1) DIPA Petikan terdiri atas: a. lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan (SP DIPA Petikan); b. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumber Dana yang terdiri dari:

1. halaman IA mengenai Informasi Kinerja; dan 2) halaman IB mengenai Sumber Dana; c. halaman II memuat Rincian Pengeluaran; d. halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan; dan e. halaman IV memuat Catatan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Lembar SP DIPA Petikan memuat antara lain: a. dasar hukum penerbitan DIPA Petikan; b. identitas dan pagu Satker; c. pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer); dan d. kode pengaman berupa digital stamp. (3) Halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV DIPA Petikan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp. (4) Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi hal-hal sebagai berikut: a. DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Unit Eselon I dan Kementerian Negara/ Lembaga); b. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi); c. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara; d. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan; e. tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/KPA; f. dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan, maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L- DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada); dan g. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX. (5) Catatan dalam Halaman IV DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat informasi mengenai: a. alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan dokumen sebagai dasar pengalokasian anggaran antara lain persetujuan DPR RI, persetujuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dasar hukum dan/atau dokumen pendukung terkait, naskah perjanjian pinjaman/hibah dan nomor register; b. alokasi anggaran untuk beberapa akun tertentu yang merupakan batas tertinggi; www.djpp.kemenkumham.go.id

c. alokasi anggaran yang akan digunakan untuk pembayaran tunggakan; dan/atau d. alokasi anggaran yang akan digunakan dalam rangka pengesahan.