Pasal 17

(1) Jangka waktu Jaminan yang diserahkan paling singkat sesuai dengan jangka waktu: a. izin penundaan pembayaran Pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan; b. izin pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan Jaminan; c. pembebasan ditambah jangka waktu penyampaian laporan hingga penelitian realisasi ekspor barang dengan pembebasan impor tujuan ekspor; d. izin impor sementara ditambah jangka waktu paling lama realisasi ekspor kembali; e. paling lama diputuskannya keberatan; f. pembayaran cukai secara berkala; g. penundaan pembayaran cukai; h. 13 (tiga belas) bulan sejak surat banding di bidang kepabeanan dan/atau cukai diterima Panitera Pengadilan Pajak; atau i. yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang mewajibkan penyerahan Jaminan. (2) Dalam hal terdapat perubahan jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu akan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang mewajibkan penyerahan Jaminan.