Pasal 6

(1) Penunjukkan Arbiter dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Konsultan Hukum, Jaksa Pengacara Negara dan arahan Wakil PRESIDEN. (2) Penunjukkan Arbiter Ketiga sebagai PRESIDEN Tribunal dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Arbiter Pertama, Konsultan Hukum, Jaksa Pengacara Negara dan arahan Wakil PRESIDEN.