Pasal 4

(1) Alokasi dana BOPTN Badan Hukum ditetapkan dalam APBN/APBN- Perubahan. (2) Berdasarkan alokasi dana BOPTN Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.