Pasal 73

Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari penggunaan PNBP, dilakukan sebagai berikut:

1. Belanja negara oleh Satker pengguna PNBP dalam 1 (satu) tahun anggaran hanya dapat dibiayai dari PNBP tahun anggaran bersangkutan.
2. Satker pengguna PNBP dapat menggunakan sebagian dana PNBP sesuai dengan jenis PNBP dan batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan maksimal pencairan dana yang dapat dilakukan oleh Satker berkenaan.
4. Satker dapat menggunakan PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah PNBP disetor ke kas negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN.
5. PNBP yang diterima oleh Satker Perwakilan ditetapkan penggunaannya secara terpusat pembayaran dilakukan berdasarkan pagu pencairan sesuai Surat Edaran/Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanpa melampirkan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Bukti Penerimaan Negara lainnya.
6. Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA.
7. Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut:

MP = (PPP x JS) - JPS MP: Maksimum Pencairan PPP : proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan JS : jumlag setoran JPS : jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang diterbitkan.