Pasal 16

(1) Alokasi DID penilaian atas kinerja tahun sebelumnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. per klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan b. per kategori/variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (6). (2) Alokasi DID per klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan proporsi: a. klaster A sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi DID penilaian atas kinerja tahun sebelumnya; b. klaster B sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pagu alokasi DID penilaian atas kinerja tahun sebelumnya; dan c. klaster C sebesar 15% (lima belas persen) dari pagu alokasi DID penilaian atas kinerja tahun

sebelumnya. (3) Alokasi DID per klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan ke kategori/variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan prioritas kategori/variabel dan jumlah Daerah penerima DID per kategori/variabel. (4) Prioritas per kategori/variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan bobot sebagai berikut: a. bobot prioritas per kategori adalah Kategori Kinerja Bobot Prioritas

1. kemandirian Daerah 7,00
2. sistem informasi keuangan Daerah 4,00
3. angka partisipasi murni 7,00
4. peta mutu pendidikan 7,00
5. balita yang mendapatkan imunisasi lengkap 7,00
6. persalinan di fasilitas kesehatan 7,00
7. akses sanitasi layak 7,00
8. pengelolaan air minum 7,00
9. penyelenggaraan pemerintahan Daerah 4,00
10. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 4,00
11. inovasi dan penghargaan pembangunan daerah 4,00
12. lingkungan hidup 4,00
13. kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelayanan berusaha 4,00
14. pencegahan korupsi 9,00
15. indeks pembangunan manusia 6,00
16. pengendalian inflasi 4,00
17. penurunan penduduk miskin 4,00
18. tingkat pengangguran terbuka 4,00

Kategori Kinerja Bobot Prioritas Nasional 100,00 b bobot variabel inovasi pelayanan publik, variabel inovasi pemerintah Daerah, dan variabel penghargaan pembangunan Daerah masing-masing sebesar satu per tiga dari bobot kategori inovasi dan penghargaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 11. (5) Penentuan alokasi per kategori/variabel pada tiap-tiap klaster dihitung dengan tahapan sebagai berikut: a menghitung jumlah Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pada tiap-tiap kategori/variabel; b menghitung indeks per kategori/variabel dengan rumus:

Keterangan: jumlah Daerah = jumlah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a bobot kategori/variabel = bobot kategori/variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) c menghitung persentase alokasi per kategori/variabel dengan rumus:

Keterangan: i = kategori/variabel ke-1 sampai dengan ke n n = jumlah total kategori/variabel; dan d menghitung besaran alokasi per kategori/variabel dengan rumus: = Keterangan:

i= kategori/variabel ke-1 sampai dengan ke n n= jumlah total kategori/variabel alokasi per klaster = alokasi tiap-tiap klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (6) Dalam hal terdapat perubahan proporsi alokasi DID per klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan bobot prioritas kategori/variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perubahan proporsi alokasi DID per klaster dan perubahan bobot prioritas kategori/variabel ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.