Pasal 7

(1) Berdasarkan usulan Direktur Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Menteri Keuangan MENETAPKAN kementerian negara/lembaga penerima Insentif dan besaran Insentif dengan Keputusan Menteri Keuangan. (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.