Pasal 3

(1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dilakukan oleh setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan setelah ditetapkan:
a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai organisasi dan tata kerja; atau b. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan/atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai jabatan fungsional. (2) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan Analisis Jabatan dapat dilakukan apabila terdapat rekomendasi berdasarkan hasil kajian terkait organisasi dan/atau hasil monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Analisis Jabatan