Pasal 15A

(1) Direktur Jenderal dapat mengusulkan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penerimaan denda atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan Sumber Daya Alam kepada Menteri. (2) Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: