Pasal 12

(1) Menteri MENETAPKAN Daftar Proyek yang digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN yang antara lain meliputi nama Kementerian/Lembaga, jenis, jumlah, dan lokasi Proyek, dengan mencantumkan nilai keseluruhan Proyek paling kurang sebesar nilai nominal SBSN yang diterbitkan. (2) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri, dengan salinan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. (3) Penetapan Proyek sebagai dasar penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap kali penerbitan SBSN.