Pasal 17

(1) Dalam rangka penerbitan dan penjualan SBSN Ritel, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dapat menunjuk Konsultan Hukum. (2) Konsultan Hukum SBSN Ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk dari: a. Konsultan Hukum yang telah ditunjuk oleh Pemerintah untuk membantu penerbitan dan penjualan SBSN pada tahun anggaran yang berkenaan; atau b. hasil penetapan dari calon Konsultan Hukum yang mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk menjadi Konsultan Hukum SBSN Ritel.