Pasal 42

(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Balai Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Direktur dan Kepala Kantor Wilayah. (2) Pembinaan dan pengawasan kepada Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan pemantauan, verifikasi dan perizinan Balai Lelang;

b. melakukan peninjauan lokasi dan fasilitas Balai Lelang; c. melakukan pemantauan terhadap kelembagaan, operasional, keuangan dan/atau pelaksanaan lelang; d. melakukan diseminasi, sosialisasi dan pengarahan; e. melakukan bimbingan teknis terhadap administrasi dan pelaporan; f. melakukan pemeriksaan; g. melakukan evaluasi kepatuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan kewajiban pelaporan transaksi lelang; h. memberikan himbauan dan/atau tanggapan secara tertulis; i. memberikan rekomendasi perbaikan dan pengenaan sanksi; dan/atau j. memantau tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan termasuk terhadap pengenaan sanksi. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata cara pemeriksaan Balai Lelang. (4) Evaluasi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Balai Lelang.