Pasal 32

(1) Inspektorat Jenderal harus mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern. (2) Sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengembangan teknik Pengawasan Intern melalui akses data elektronik terhadap sistem informasi unit Eselon I; dan b. pengembangan aplikasi pengawasan. (3) Inspektorat Jenderal harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang disimpan dan dihasilkan dari sistem informasi Pengawasan Intern. (4) Unit Eselon I dan Satuan Kerja harus memanfaatkan sistem informasi Pengawasan Intern yang dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal.