Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM UNTUK IBU HAMIL, BERSALIN DAN NIFAS

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Angka Kematian Ibu yang selanjutnya disingkat AKI adalah jumlah kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup. www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Kehamilan adalah masa dimana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan.

3. Persalinan adalah proses dimana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu.

4. Nifas adalah masa sejak ibu melahirkan bayi dan plasenta sampai dengan 42 hari setelahnya.

5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

7. Pemantapan Mutu Internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium secara terus-menerus agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian eror/penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat.

8. Pemantapan Mutu Eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu.

9. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pengaturan Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Untuk Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu hamil, bersalin, dan nifas serta membantu meningkatkan kualitas hidup anak dengan pemeriksaan laboratorium yang tepat dan terarah.

(1) Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. pemeriksaan rutin; b. pemeriksaan rutin pada daerah/situasi tertentu; atau c. pemeriksaan rutin atas indikasi penyakit. (2) Pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jenis pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan untuk ibu hamil, bersalin dan nifas yang meliputi pemeriksaan hemoglobin dan golongan darah. (3) Pemeriksaan rutin pada daerah/situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan atau ditawarkan untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meliputi pemeriksaan anti HIV, malaria, dan/atau pemeriksaan lain tergantung pada kondisi daerah/situasi tertentu tersebut. (4) Pemeriksaan rutin atas indikasi penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan untuk ibu hamil, bersalin dan nifas jika ditemukan indikasi penyakit tertentu.

Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan untuk ibu hamil, bersalin dan nifas dilaksanakan atas 3 (tiga) tahap: a. pra analitik; b. analitik; dan c. pasca analitik.

Tahap pra analitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi: a. persiapan pasien; b. pengambilan spesimen; dan c. pengolahan spesimen.

Tahap analitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. pemeriksaan hematologi; b. pemeriksaan kimia klinik; c. pemeriksaan hemostasis; d. pemeriksaan serologi/imunologi; e. pemeriksaan mikrobiologi/parasitologi; dan f. pemeriksaan urin. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tahap pasca analitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi: a. verifikasi hasil; b. validasi hasil; dan c. penulisan hasil pemeriksaan.

Alat dan metode yang digunakan pada pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tenaga teknis laboratorium yang dapat melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin, dan nifas paling rendah memiliki kualifikasi pendidikan diploma tiga analis kesehatan. (2) Untuk Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes), pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas dapat dilakukan oleh bidan atau perawat. (3) Bidan atau perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah mendapatkan pelatihan pemeriksaan laboratorium yang dilaksanakan oleh institusi dan/atau organisasi profesi terkait. (4) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota MENETAPKAN bidan atau perawat yang dapat melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas wajib melaksanakan kegiatan pemantapan mutu. (2) Kegiatan Pemantapan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Pemantapan Mutu Internal; dan b. Pemantapan Mutu Eksternal. (3) Kegiatan Pemantapan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh setiap laboratorium secara rutin dan berkelanjutan untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang tepat dan akurat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib mengikuti kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang diakui oleh pemerintah.

(1) Setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas harus: a. memahami Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di laboratorium; b. mempunyai sikap dan kemampuan untuk melakukan pengamanan sehubungan dengan pekerjaannya sesuai standar operasional prosedur; dan c. mengontrol bahan atau spesimen secara baik menurut praktik laboratorium yang benar. (2) Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merujuk pada Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja Laboratorium, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium kesehatan, perlu dilaksanakan sistem rujukan pelayanan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas. (2) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Setiap tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan dinas kesehatan provinsi harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala dan berjenjang yang akan digunakan untuk pemantauan data dan evaluasi. (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: www.djpp.kemenkumham.go.id

a. jumlah pemeriksaan; b. jumlah kasus; dan c. inventarisasi peralatan laboratorium dan reagensia. (3) Tenaga kesehatan harus menyampaikan laporan secara berkala kepada fasilitas pelayanan kesehatan setiap 1 (satu) minggu. (4) Fasilitas pelayanan kesehatan harus menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setiap 1 (satu) bulan. (5) Dinas kesehatan kabupaten/kota harus menyampaikan laporan secara berkala kepada dinas kesehatan provinsi setiap 3 (tiga) bulan. (6) Dinas kesehatan provinsi harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Kementerian Kesehatan setiap 6 (enam) bulan.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. meningkatkan mutu penyelenggaraan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas; dan b. mengembangkan pemeriksaan laboratorium untuk ibu hamil, bersalin dan nifas yang efisien dan efektif. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. advokasi dan sosialisasi; b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau c. pemantauan dan evaluasi. (4) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan organisasi profesi terkait.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2013 1 i MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id