Pasal 17

(1) Unsur dan bobot yang dinilai pada aspek orientasi organisasi dan praktik kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari: a. tugas dan fungsi organisasi (5%); b. tugas dan fungsi Unit Kerja (5%); dan c. pelaksanaan tugas (50%). (2) Indikator yang dinilai dari masing-masing unsur aspek orientasi organisasi dan praktik kerja terdiri dari: a. tugas dan fungsi organisasi yang meliputi:

1. tugas, fungsi, visi, misi dan kewenangan organisasinya;
2. kedudukan dan struktur organisasinya;
3. kebijakan bidang tugas instansinya;
4. sarana dan prasarana serta manfaatnya dalam pelaksanaan tugas;
5. standar kinerja/standar pelayanan umum dan standar prosedur operasional untuk pelaksanaan tugasnya; dan 6) budaya kerja/nilai-nilai/prinsip-prinsip organisasinya. b. tugas dan fungsi Unit Kerja yang meliputi:
6. tugas dan fungsi Unit Kerja;
7. kedudukan dan struktur organisasi Unit Kerja;
8. bidang tugas Unit Kerja;
9. sarana dan prasarana serta manfaatnya dalam pelaksanaan tugas;
10. standar kinerja/standar pelayanan umum dan standar prosedur operasional untuk pelaksanaan tugas; dan 6) budaya kerja/nilai-nilai/prinsip-prinsip organisasi. c. pelaksanaan tugas yang meliputi:
11. konsep dan tahapan praktik kerja yang akan dilaksanakan;
12. uraian tugas/standar kompetensi sesuai dengan jabatan yang diembannya;
13. peraturan perundangan yang terkait tugas jabatan;
14. pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
15. dapat mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas; www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penilaian unsur aspek orientasi organisasi dan praktik kerja menggunakan formulir 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.