Pasal 17
BAB 3 — PENYELENGGARAAN IMUNISASI WAJIB
(1) Pemerintah bertanggung jawab tehadap pendistribusian logistik berupa vaksin, Auto Disable Syringe, safety box dan dokumen pencatatan status imunisasi untuk penyelenggaraan imunisasi wajib sampai ke provinsi. (2) Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab terhadap pendistribusian logistik berupa vaksin, Auto Disable Syringe, safety box dan dokumen pencatatan status imunisasi untuk penyelenggaraan imunisasi wajib ke seluruh kabupaten/kota di wilayahnya. (3) Pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pendistribusian logistik berupa vaksin, Auto Disable Syringe, peralatan coldchain, safety box, emergency kit dan dokumen pencatatan status imunisasi untuk penyelenggaraan imunisasi wajib ke seluruh puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lain di wilayahnya.