Pasal 6

(1) Kepala Kantor/Satuan Kerja setelah melakukan penelitian/ pemeriksaan/pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan laporan awal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian diketahui tanpa menunggu kelengkapan kepada unit Eselon I tempat terjadinya kerugian negara dengan tembusan kepada: a. Menteri; b. Inspektur Jenderal; c. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; d. atasan pejabat yang menemukan kekurangan; dan e. atasan langsung Bendahara dan atau pegawai yang bersangkutan. (2) Dalam hal kerugian negara menyangkut perbendaharaan, maka kepala kantor/satuan kerja melaporkan kepada Menteri dan memberitahukan kepada BPK.