Pasal 5
BAB 2 — RUANG LINGKUP KERUGIAN NEGARA
(1) Setiap Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan penelitian/pemeriksaan/pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan untuk memastikan: a. peristiwa terjadinya kerugian negara; b. jumlah kerugian negara; c. pihak yang tersangkut (PNS, CPNS, Pegawai Bukan PNS atau pihak ketiga); d. unsur salah (besar/kecilnya kesalahan) dari masing-masing pihak; dan e. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.
(2) Apabila informasi tersebut mengenai/berhubungan dengan kerugian negara yang menjadi tanggung jawabnya, maka Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja wajib meneliti kembali apakah hal tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam rangka proses penyelesaian TP/TGR Negara.